in

Soal Penghitungan Suara, Legislator PDI-P Ini Sebut Ada Orang Berniat Tidak Baik Operasikan Sirekap

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Sturman Panjaitan. (Foto : emedia.dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Sturman Panjaitan menyoroti kegaduhan berkenaan dengan publikasi hasil pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Sturman menilai polemik yang muncul bukan hanya karena ketidakakuratan Aplikasi Sirekap, melainkan juga karena adanya orang-orang yang punya niat tidak baik dalam mengoperasikan aplikasi Sirekap.

”Jadi Sirekap ini salah satu metode baru yang digunakan oleh KPU dan termuat dalam peraturan KPU untuk (digunakan) lebih terbuka sebenarnya. Jadi memang aplikasi itu cukup bagus agar masyarakat tahu dengan segera,” kata sturman beberapa waktu lalu, di Batam, Kepulauan Riau, seperti dirilis emedia.dpr.go.id.

Sturman pun kemudian menyebutkan bahwa sebaik apapun aplikasi yang dibuat, sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikannya.

“Demikian juga aplikasi, aplikasinya baik, tapi kalau (yang) input datanya tidak baik, manusia yang mengelola data tidak baik, maka tidak baik,” kata dia.

Sturman menggunakan istilah ’The Man Behind The Gun’ untuk menggambarkan bahwa membantu atau tidaknya suatu alat tergantung orang yang menggunakannya.

”Jadi kalau kita di militer karena saya (purnawirawan-Red) prajurit marinir, always talk about the man behind the gun,” kata dia.

Ibaratnya senjatanya baik, tetapi kalau manusianya kurang baik itu tidak akan mengenal kebaikan.

“Demikian juga aplikasi, aplikasinya baik, tapi kalau (yang) input datanya tidak baik, manusia yang mengelola data tidak baik, maka tidak baik,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, Sturman menjelaskan ia dan Fraksi PDIP dengan tegas hanya akan mengakui hasil hitung resmi dari KPU sebagaimana itu sudah termaktub dalam Undang-Undang Pemilu.

”Makanya PDI-Perjuangan kemarin mengatakan bahwa sudah akan tidak mengakui Sirekap itu, tapi harus lewat sidang-sidang rapat pleno mulai dari kecamatan kota, Kabupaten sampai dengan provinsi dan nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta para penyelenggara pemilu untuk tegas dalam menjelaskan tugasnya terkhusus untuk menyikapi adanya indikasi kecurangan yang terjadi selama masa perhitungan.

”Nah adapun indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi itu hanya bagian dari dinamika. Sebenarnya setiap Pemilu kita lihat selalu ada kata-kata demikian, tapi makanya KPU, petugas-petugas yang ada di situ harus dengan tegas dengan sejujurnya bukan hanya kepada pemerintah tapi kepada Tuhan juga mereka bertanggung jawab,” kata dia. (HS-08)

Lagi, Kemenag dan LPDP Kirim Delegasi Pesantren Penerima Beasiswa Non Degree ke Jerman

Wapres RI Dorong Langkah Konkret Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Selandia Baru