in

Sekjen Kemendagri Jelaskan Alumni IPDN sebagai Bagian dari Perekat NKRI

 

HALO SEMARANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menegaskan, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), harus dapat menjadi bagian dari perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu terutama dalam menyelaraskan berbagai dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan daerah.

Hal itu dijelaskan Suhajar Diantoro, saat menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, dengan civitas academica IPDN, di aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Terkait peran lulusan IPDN dalam pemerintahan, Suhajar Diantoro menyebut contoh yang lebih konkret, yakni bahwa mereka dapat membantu kepala daerah, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Alumni sekolah pamong ini diharapkan memperkuat perekat NKRI di dalam tubuh pegawai negeri sipil,” kata Suhajar, seperti dirilis kemendagri.go.id.

Dirinya menceritakan sejarah berdirinya IPDN, yang cikal bakalnya jauh sebelum Indonesia merdeka, atau saat pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam perjalanannya, sebelum menjadi IPDN, sekolah ini kerap berganti nama, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.

Setelah masa kemerdekaan, IPDN merupakan sekolah pertama yang didirkan untuk membantu Kemendagri, mengurus urusan pemerintahan hingga ke tingkat desa.

Saat itu IPDN masih bernama Sekolah Menengah Tinggi Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas.

Sejak awal sekolah ini berdiri memang dikhususkan untuk melahirkan para pamong praja, yang disiapkan menjadi aparatur pemerintahan dalam negeri.

Hingga saat ini, kata dia, IPDN terus membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik di tengah kota maupun pulau terpencil.

Dia menegaskan, tidak ada pilihan bagi alumni IPDN, selain siap ditempatkan di mana pun.

“Di tengah kota atau di puncak gunung, di mana ada rakyat yang harus dilayani,” jelasnya. (HS-08)

Atasi Inflasi, Pemkab Pati Bakal Gelar Operasi Pasar

KPU Kendal Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu 2024