HALO JEPARA – Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh daerah pada Hari Pahlawan, 10 November. Salah satunya Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah.
Pemberian gelar pahlawan pada Ratu Kalinyamat ini, merupakan buah dari usaha yang panjang dan tidak mudah, baik dari berbagai pihak, baik dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, maupun Pusat.
Sebelumnya, Ratu Kalinyamat telah diusulkan menjadi pahlawan nasional. Putri raja Demak Trenggana ini, dinilai layak mendapat gelar pahlawan, karena berjasa besar pada pengembangan kekuatan maritim Indonesia.
Namun usulan dari warga Jepara itu bukan disampaikan baru-baru ini, melainkan sudah sejak 2007 silam. Usulan ini kemudian diulang lagi pada 2009 dan terus digaungkan dalam berbagai kesempatan.
Lestari Moerdijat, perempuan politikus dari Partai Nasdem, pernah mengisahkan betapa tidak mudah untuk mengajukan usulan tersebut. Bahkan usulan tersebut pernah ditolak.
“Ditolak karena dipertanyakan apakah tokoh ini betulan atau tokoh fiktif ?,” kata perempuan yang akrab disapa Rerie itu.
Karena itu semua yang berkaitan dengan pengusulan tersebut, kemudian berusaha mencari dukungan dari banyak pihak, termasuk pada 2019 silam kepada Gubernur Jawa Tengah, yang kala itu dijabat Ganjar Pranowo. Saat itu Ganjar Pranowo pun memberikan dukungan terhadap pengusulan itu.
Usulan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional, juga didukung Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Menurut Megawati, kontribusi Ratu Kalinyamat sangat besar dalam memperkuat kemaritiman Indonesia saat dijajah.
Masyarakat Jepara dari berbagai kalangan juga memberikan banyak data tambahan dalam melengkapi naskah akademik agar lebih berbobot secara ilmiah dan faktual.
Rerie menjelaskan, Ratu Kalinyamat yang merupakan salah satu putri dari Raja Demak Trenggana, yang terlahir dengan nama Retna Kencana, berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat sekaligus membangun pakta pertahanan dengan Cirebon, Banteng, Palembang, Aceh, Malaka, serta Tidore.
Pemahaman dan visi Ratu Kalinyamat mengenai poros maritim, menurut dia, membuat industri perkapalan di Jepara, baik kapal perang maupun kapal dagang, dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.
“Apa yang dilakukan Ratu Kalinyamat sesungguhnya mencerminkan sosok yang sudah memiliki wawasan bahwa Nusantara sejatinya adalah negeri maritim. Banyak hal yang dilakukan Ratu Kalinyamat itu sudah sangat advanced (maju), bagaimana beliau membangun kekuatan industri itu menjadi industri yang terkoneksi dan beliau membuktikan bahwa dirinya pahlawan laut,” ujarnya.
Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar 1579 dan dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan.
Sementara itu terkait perjuangan Ratu Kalinyamat ini, dalam Indonesia.go.id disinggung mengenai peran perempuan dalam mendobrak tradisi.
Dalam tradisi Jawa, perempuan sering dianggap hanya sebagai “konco wingking” (teman belakang) atau orang nomor dia.
Mereka tidak diberi peran penting dalam masyarakat, melainkan hanya berada di ruang domestik (rumah tangga).
Bahkan urusan perempuan, hanya “dibatasi” hanya sebatas menjalankan rumah tangga, seks, dan penyedia makanan untuk keluarga atau sumur, kasur, dan dapur.
Namun kiprah pahlawan perempuan seperti Ratu Kalinyamat ini mampu mendobrak tradisi tersebut.
Ratu Kalinyamat atau tokoh dengan nama asli Retna Kencana, yang memimpin Jepara pada abad 16 ini, membuktikan bahwa perempuan mampu membawa perubahan dalam hingga level Nasional dan internasional.
Sepanjang sejarah maritim di Indonesia, potret Ratu Kalinyamat telah meninggalkan jejak tersendiri mengenai keterlibatan perempuan Jawa yang menjaga kedaulatan maritim Nusantara.
Selama 30 tahun kepemimpinnya, Ratu Kalinyamat telah berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaannya.
Ratu Kalinyamat dengan armada lautnya, telah dua kali menyerang Portugis di Malaka.
Selama masa kekuasaannya, Jepara semakin berkembang pesat menjadi bandar pelabuhan terbesar di Pantai Utara Jawa serta memiliki armada laut yang besar dan kuat.
Pada penyerangan pertama, Ratu Kalinyamat dan armadanya berhasil mengepung Malaka selama tiga bulan. Penyerangan ini dilakukan untuk menarik mundur Portugis dari Malaka pada tahun 1551 dan 1574. Namun, pada penyerangan kedua, Ratu Kalinyamat gagal dan menuntutnya menarik kembali pasukannya ke Jawa.
Walaupun demikian, pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat, kota pelabuhan Jepara merupakan salah satu kota atau kerajaan maritim di Pantai Utara Jawa yang sangat kuat. Sehingga masyarakat Jepara pada masa itu telah tampil dalam panggung sejarah Nusantara sebagai masyarakat bahari. Dalam hal ini, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari kegiatan memanfaatkan sumber daya lautnya.
Ratu Kalinyamat selama masa kepemimpinannya, juga tidak memfokuskan pada eksploitasi tanah pertanian yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sang Ratu, lebih mengutamakan pada aktivitas pelayaran dan perdagangan dengan daerah di luarnya atau seberang.
Selain itu, Ratu Kalinyamat juga menerapkan sistem commenda (kontrak pinjaman alat bayar/uang untuk perdagangan) dalam melakukan hubungan dagang dan pelayaran. Sistem commenda mengatur raja atau penguasa yang ada di wilayah pesisir melalui wakil-wakilnya di Malaka, untuk menanamkan modal pada kapal dari dalam maupun luar negeri yang akan berlayar untuk melaksanakan perdagangan dengan wilayah lain.
Keberanian Ratu Kalinyamat juga diakui oleh bangsa Portugis, Diego de Couto, dalam bukunya “Da Asia” yang menyebutnya sebagai Rainha de Japara, senhora paderosa e rica (Ratu Jepara, seorang perempuan kaya dan sangat berkuasa) dan sumber lainnya juga menyebutnya sebagai De Kraine Dame (seorang perempuan yang pemberani).
Sepeninggal Ratu Kalinyamat dan ditundukkannya kekuasaan Jepara ke tangan Sultan Pajang telah mengalami kemunduran, namun bukan berarti pelabuhan Jepara dan aktivitas berdagangannya berhenti.
Pelaut Belanda yang pertama kali datang ke Jepara menggambarkan Jepara masih berfungsi sebagai pelabuhan ekspor yang menjadi bagian terpenting kerajaan Mataram.
Sekitar tahun 1680-an, VOC memperoleh konsesi dalam bentuk sewa (gadai) dari Raja Mataram untuk mendirikan benteng di Pelabuhan Jepara. Selain Batavia, Jepara telah dipilih sebagai pusat kekuasaan VOC pada waktu itu atas dasar pertimbangan yang dianggap menguntungkan. Yaitu karena VOC akan mewarisi sarana dan prasarana kota pelabuhan, termasuk lokasinya yang strategis. Utamanya karena potensi Jepara yang saat itu masih memiliki daerah yang menghasilkan produk pertanian. (Dari berbagai sumber : HS-08)
