HALO SEMARANG – Pemerintah akan meningkatkan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga, untuk mengurangi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG), khususnya tabung gas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengungkapkan, penggunaan LPG 3 kilogram menunjukkan tren peningkatan, yang memicu peningkatan subsidi hingga menjadi Rp117 triliun pada tahun 2023.
“Di tahun 2022 kemarin [penggunaan] mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi, dan yang nonsubsidi itu turun terus, jadi yang tahun kemarin sekitar 580 ribu. Nah, subsidi ini diperkirakan di tahun ini subsidinya bisa mencapai Rp117 triliun,” kata Airlangga, seperti dirilis setkab.go.id.
Hingga saat ini, kata Airlangga, progres penyambungan jaringan gas rumah tangga baru mencakup 835 ribu rumah.
Dari 835 sambungan tersebut, sebanyak 594 ribu pendanaannya berasal dari pemerintah dan 241 ribu dari Perusahaan Gas Negara (PGN).
“Ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan,” ujarnya.
Terkait penambahan tersebut, kata Airlangga, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pembuatan regulasi, yang memungkinkan pelibatan pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Caranya tentu mengubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Nah, tentu pengembangan ini membutuhkan revisi daripada peraturan presiden, sehingga dalam peraturan presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” tandasnya.
Terkait dengan harga gas, SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG pada angka USD4,72 per MMBtu, di header-header dari distribusi untuk jaringan gas, sehingga KPBU bisa mulai kerja dari sana.
Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden meminta untuk menghitung lebih jauh, upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini,
Dengan demikian harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. “Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi,” kata Airlangga. (HS-08)
