HALO SEMARANG – Pemkot Semarang menggeser beberapa anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya, untuk kegiatan yang dinilai lebih bermanfaat untuk masyarakat. Total anggaran yang bersumber dari APBD 2023 tersebut yang digeser mencapai Rp 300 miliar.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman pun berharap adanya pergeseran anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di perubahan tahun 2023, bisa menyerap total anggaran tersebut.
Pergeseran anggaran pun menurutnya ssesuai dengan aturan Kemendagri dan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 2022 lalu.
Kadarlusman menjelaskan, pergeseran anggaran telah disepakati dengan penandatanganan KUA PPAS dalam beberapa kali rapat badan anggaran (Banggar).
“Kemarin kita minta keterangan dan paparan dari OPD, nah sudah disampaikan dengan jelas dan sudah bisa dipahami serta kita sepakati bersama,” katanya, Minggu (17/9/2023).
Pilus sapaan akrabnya berharap, dengan pergeseran ini semua anggaran bisa terpakai. Sebelumnya ada beberapa OPD yang dilakukan evaluasi, akhirnya dimasukkan ke kegiatan yang dibutuhkan masyarakat atau lembaga.
“OPD lain juga ada, kita khawatirkan nggak terserap, tapi ternyata ada pengadaan misal di RWSN yang tenyata buat beli alat mengikat tipe rumah sakit,” paparnya.
Sementara, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, meskipun ada anggaran yang digeser, tahun ini Pemkot Semarang tidak mengalami defisit anggaran, di saat kabupaten/kota lain melakukan efisiensi.
“Tahun ini tidak defisit, harapan masing-masing OPD dan kecamatan bisa memaksimalkan anggaran yang ada,” katanya.
Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, ada sekitar Rp 300 miliar yang digeser sesuai dengan aturan Kemendagri. Salah satunya adalah pemanfaatan terkait regulasi masalah pengentasan stunting. Ada pula anggaran yang diprioritaskan untuk pengendalian banjir.
“Banyak yang pengendalian banjir, kemarin ada proyek yang lelangnya tidak memungkinkan untuk pengendalian banjir lainnya,” jelasnya.
Mbak Ita menyebut, pada anggaran perubahan pengendalian banjir ini lebih fokus ke proyek gelaran, seperti betonisasi serta pengaspalan yang dilakukan dengan sistem belanja e-katalog.(HS)
