HALO KENDAL – Kekurangan dua bulan pembayaran premi BPJS Kesehatan untuk 63.840 jiwa warga Kendal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), akhirnya telah diselesaikan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kendal melalui Sekretaris Dinas, Parno, kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (22/8/2023).
“Pada prinsipnya, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk penganggaran premi BPJS dua bulan sudah tercover. Insya-Allah tidak masalah,” tandasnya.
Gus Parno, sapaan akrab Sekretaris Dinkes tersebut menambahkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat selalu diutamakan pihaknya.
“Jadi prinsipnya tidak ada masalah, anggaran untuk masyarakat kita utamakan, dan Insya-Allah berjalan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal,” imbuh Gus Parno sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Sodiq mengatakan 63 ribu warga Kendal terancam tidak bisa berobat selama dua bulan, pasalnya anggaran belum dipasang di KUA-PPAS.
“Menurut saya itu harusnya menjadi prioritas, karena menjadi visi misi Bupati Kendal, target UHC (universal health coverage), di KUA PPAS kemarin itu anggarannya masih kurang dua bulan. Yaitu November dan Desember. Kekurangan anggarannya kurang lebih sebesar Rp 5 miliar,” terangnya.
Politisi PKB tersebut menjelaskan, kalau tidak ada perubahan di KUA PPAS, maka nasib 63 warga Kendal akan susah dalam berobat.
“Kami dari Komisi D akan meneliti betul soal kebijakan itu. Terus pastinya dari Dinas Kesehatan Kendal harus bisa mengambil sikap yang tegas, serta bisa mengefisiensi anggaran, supaya bisa memenuhi premi BPJS kekurangan dua bulan itu,” jelas Mahfud. (HS-06)
