HALO TEGAL – Dinas Kesehatan Kota Tegal, mencanangkan perluasan introduksi sejumlah vaksinasi, di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal, Jumat (23/06/23).
Perluasan introduksi vaksinasi tersebut untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pneumonia.
Selain itu juga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan kanker serviks pada perempuan.
Adapun vaksinasi yang diberikan, adalah Inactivated Poliovirus Vaccine dosis kedua (IPV2), Pneumococcus Conjugated Vaccine (PCV), dan Human Papillomasvirus Vaccine (HPV).
Pencanangan dibuka oleh Pj Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin PCV dan IPV2 secara simbolis, kepada dua balita dan perwakilan anak sekolah dasar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Sri Prima Indraswari, seperti dirilis tegalkota.go.id, mengatakan pneumonia merupakan penyebab kematian bayi atau balita terbesar pertama di dunia.
Adapun untuk Indonesia, penyakit ini merupakan penyebab kematian bayi atau balita terbanyak nomor tiga.
Sedemikian berbahaya penyakit ini, sampai-sampai dijuluki sebagai the forgotten pandemic.
Vaksin Pneumococcus Conjugated Vaccine (PCV), diberikan dalam tiga dosis yakni bayi usia 2, 3 dan 12 bulan, sebagai sala satu vaksin / antigen wajib dalam program imuniasi rutin pada bayi atau balita.
“Sedangkan Human Papillomasvirus Vaccine (HPV) diberikan pada remaja putri 11 tahun kelas 5 dan 6 sekolah dasar, dalam dua dosis dengan rentang waktu minimal 6 bulan untuk mencegah kanker leher rahim atau kanker serviks pada wanita,” kata Prima.
Pemberian vaksi HPV ini, dimasukan dalam program bulan imunisasi anak sekolah, sebagai upaya pencegahan upaya dan pengendalian kanker serviks di Indonesia.
Sementara itu vaksin Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) dosis kedua, diberikan kepada bayi usia 9 bulan.
Vaksin ini penting sebagai salah satu strategi dalam rangka mempertahankan status bebas polio dan mewujudkan polio endgame.
Pj Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono berharap kegiatan pencanangan perluasan introduksi vaksin PVC, HPV dan IPV2 dapat dikenal secara luas dan diperolehnya dukungan kebijakan serta sumber daya dari pimpinan daerah dan lintas sektoral. (HS-08)
