HALO KENDAL – Untuk percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal menggandeng Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kendal.
Seperti yang dilakukan dengan mengundang para camat dan pengurus TP PKK kecamatan se-Kabupaten Kendal serta Ketua Paguyuban Kepala Desa “Bahurekso” Kendal, dalam acara Rapat Koordinasi Optimalisasi PBB-P2 yang dilaksanakan di Kantor Bapenda, Jumat (19/5/2023). Mereka diminta untuk ikut mengawal pembayaran PBB.
Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, saat membuka acara mengatakan, acara rakor yang mengundang “Pentahelix” ini dilakukan supaya target perolehan PBB Kendal bisa cepat tercapai.
Dijelaskan, prakiraan atau multipihak dimana ada unsur Pemerintah, akdemisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, maupun media, yang bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen terkait PBB-P2 di Kendal.
“Keterlibatan ibu-ibu PKK atau the power of emak-emak, kami nilai sangat efektif untuk ikut mengawal pembayaran PBB-P2 baik di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Selain itu juga melibatkan pentahelix yang ada. Sehingga harapannya, realisasi target PBB bisa tercapai,” ujarnya.
Wahab menjelaskan, dirangkulnya TP-PKK kecamatan dan pedesaan adalah untuk ikut membantu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat di wilayahnya, mulai dari kewajiban dan manfaat melunasi PBB.
“Karena emak-emak atau ibu-ibu itu memiliki power di masyarakat. Apalagi emak-emak itu, maaf, suka bicara apa adanya, jadi bisa dipercaya. Jadi misal akan ada kegiatan jemput bola pembayaran PBB, nah ibu-ibu PKK ini bisa mengajak masyarakat di desanya untuk mendatangi tempat yang telah ditentukan,” jelasnya.
Wahab menyebut, tunggakan PBB di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2021, dari target Rp 31 miliar, tercapai Rp 29 miliar. Sedangkan di tahun 2022, dari target Rp 41 miliar, tercapai hanya Rp 35 miliar.
“Untuk di tahun 2023 ini target ditentukan sebesar Rp 61 miliar. Untuk itu kami berharap, dengan dirangkulnya pentahelix dan para emak-emak, target tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Wahab, dengan dirangkulnya pentahelix, dugaan tidak diberikannya SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) PBB kepada warga oleh pihak pemerintah desa untuk SPPT PBB tahun 2022 ada beberapa yang belum dibagikan, bisa diminimalisir.
“Saya contohkan, ada salah satu desa, itu kalau kami mau sowan kesana mau konfirmasi terkait SPPT-PBB, baik kepala desa, sekretaris dan perangkatnya kompak menghilang. Bahkan kalau kita sambangi diam-diam, mereka pun satu-persatu meninggalkan tempat,” bebernya.
Dikatakan, saat ini baru ada dua kecamatan yang telah lunas pembayaran PBB-P2, yaitu Kecamatan Kangkung dan Kecamatan Plantungan. Sedangkan untuk desa tercepat pelunasan yaitu Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.
“Untuk itulah dalam mempercepat pelunasan PBB-P2, kami melibatkan ibu-ibu PKK di Kendal, untuk mengawal, supaya SPPT PBB ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat,” imbuh Wahab.
Salah satu peserta, dari TP-PKK Kecamatan Weleri, Dwi Nur Hayati mengatakan dengan adanya rakor ini, pihaknya akan segera menyampaikan kepada ketua TP-PKK desa dan pengurus se-Kecamatan Weleri dalam rapat pleno yang rutin dilaksanakan.
“Nanti akan kita siapkan materi, tentunya sesuai materi dari Bapenda, yang kita sosialisikan kepada TP-PKK desa, supaya bisa diteruskan ke PKK tingkat RT maupun dasawisma. Supaya pembayaran PBB ini bisa mencapai target,” ujarnya
Apalagi, lanjutnya, sekarang ada beberapa tempat dan aplikasi untuk pembayaran SPPT PBB. “Itu kan ada beberapa aplikasi yang biasa ibu-ibu untuk belanja online. Jadi bisa dimanfaatkan oleh para ibu,” imbuh Dwi. (HS-06)
