HALO SEMARANG – Sebanyak 250 jabatan di eksekutif Pemprov Jateng mengalami kekosongan. Kekosongan ini membuat sejumlah pejabat mesti rangkap jabatan dan kinerja Pemprov dinilai lambat dalam mengeksekusi program di APBD Jateng 2021.
Kekosongan pejabat definitif itu terjadi hampir di semua eselon. Paling terlihat adalah kekosongan sekretaris daerah (Sekda) definitif sejak 25 Oktober 2019 atau 1,5 tahun yang lalu.
Penjabat (Pj) Sekda sudah berganti dua kali, yakni Herru Setiadhie dan saat ini adalah Prasetyo Aribowo. Prasetyo sendiri saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Jateng. Tak hanya itu, sejumlah pejabat esleon II lain juga mesti rangkap jabatan.
Jika diperinci, untuk eselon II (asisten Sekda/kepala dinas/direktur BUMD) ada 10 jabatan kosong, eselon III (sekretaris dinas/kabid/kepala balai/kepala cabang dinas) sebanyak 89 jabatan kosong. Eselon IV ada 150 jabatan kosong.
“Semestinya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani jauh-jauh hari,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto, Senin (24/5/2021).
Joko mengatakan kekosongan jabatan itu untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pj. Kewenangan pejabat definitif dan Plt disebutnya berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat.
Joko mencontohkan, APBD Jateng 2021 telah digedok bulan November 2020. Saat itu, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.
“Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK-nya saja masih di meja gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika program itu berjalan maka diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program itu juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih didera pandemi Covid 19.
(HS)