HALO SEMARANG – Jika korupsi masih merajalela di Indonesia, maka bisa dikatakan Pancasila sedang dalam bahaya. Hal itu dikatakan Prof Budi Setiono, Wakil Rektor 1 Undip Semarang saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Gedung ITC Lantai t Undip Semarang, Senin (10/2/2020).
Pancasila menurutnya merupakan saripati dan pedoman dalam bernegara.
“Persoalannya di Indonesia banyak aturan yang penerapannya tak Pancasilais. Malah ada aturan yang cenderung ke liberal. Misalnya di beberapa aturan dalam pengelolaan transportasi massal, pertambangan, kelautan dan lain-lain,” katanya.
Salah satu contoh misalnya soal transportasi, yang di Indonesia pengelolaannya cenderung liberal. Banyak angkutan umum yang tak dikelola dengan baik, tak tepat waktu, tak ada asuransi bagi penumpang, dan tak aman.
“Ini seolah penumpang dibiarkan dengan keselamatannya sendiri. Penerapan pengelolaan transportasi ini sangatlah tidak Pancasialis,” katanya.
Juga masalah korupsi yang hingga kini masih merajalela di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. “Dari lima sila dalam Pancasila, sangat bertentangan dengan persoalan kurupsi. Ini problem di negara kita. Jika korupsi masih berlangsung, bisa dikatakan Pancasila sedang dalam bahaya,” tegasnya.
Ditambahkan, bahwa empat pilar ini bukan untuk membatasi warga negara Indonesia dalam berpikir dan bernegara. Tapi sebagai arahan dalam bernegara dengan banyaknya perbedaan, termasuk suku, ras, dan agama.
“Karena Indonesia itu salah satu negara besar yang terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Kalau tidak diarahkan dengan suatu ideologi bangsa negara ini bisa hancur. Pancasila merupakan saripati dan pedoman dalam bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga anggota MPR RI, Agustina Wilujeng mengatakan, pihaknya tak bosan-bosan untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan baik di masyarakat maupun di sektor pendidikan. Apalagi saat ini ada makna Pancasila yang sudah tereduksi dalam kehidupan berbangsa.
Salah satu contoh yang terjadi saat ini, munculnya masalah fenomena klitih di Jogja.
“Banyak di antaranya anak-anak dari keluarga baik dan cukup. Ini wujud terkikisnya masalah nilai Pancasila yang mulai tergerus,” katanya.
Selain itu banyaknya kasus penolakan warga mayoritas atas pendirian suatu tempat ibadah, juga menjadi bukti lain nilai-nilai Pancasila sudah pudar dan perlu ada formula untuk menanamkan kembali pada generasi muda bangsa ini.
“Padahal Pancasila memberi ruang setiap orang untuk hidup dan aman dan nyaman. Sesuai dengan keyakinan, suku, dan agamanya,” tandasnya.(HS)