HALO SEMARANG – Transformasi digital di kalangan anak muda, khususnya Generasi Z, memunculkan tantangan baru di ranah sosial dan moral. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menekankan bahwa pemberian akses teknologi saja tidak cukup, dibutuhkan pendidikan etika digital yang mampu membentuk karakter dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang maya.
“Generasi Z ini lahir dan tumbuh bersama teknologi. Tapi tanpa pendampingan yang memadai, mereka akan sangat rentan terjebak dalam disinformasi, ujaran kebencian, dan perilaku impulsif di dunia digital,” ujar Heri.
Menurut Heri, saat ini banyak sekolah dan lembaga pendidikan masih memaknai literasi digital secara sempit, yakni hanya sebatas kemampuan mengakses informasi atau menggunakan perangkat. Padahal, literasi digital seharusnya juga mencakup kesadaran etis, empati digital, dan tanggung jawab sosial di ruang daring.
Ia juga menyoroti tingginya angka kasus perundungan siber (cyberbullying), penyebaran hoaks, dan konten negatif di media sosial yang melibatkan remaja usia sekolah. Hal ini menjadi indikator bahwa pendidikan karakter belum terinternalisasi dalam pola interaksi mereka di dunia digital.
“Saya mendorong Dinas Pendidikan dan Kominfo untuk menyusun kurikulum pendidikan etika digital yang kontekstual dengan realitas lokal, bukan sekadar copy-paste dari modul luar negeri,” tegas Heri.
Pendidikan etika digital, lanjutnya, harus menjadi bagian dari sistem pendidikan formal dan nonformal. Guru, orang tua, tokoh agama, hingga komunitas perlu dilibatkan sebagai agen literasi yang mengajarkan bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan kebaikan bersama, bukan kerusakan.
Heri juga menekankan pentingnya ruang-ruang diskusi terbuka di sekolah dan komunitas yang membahas etika digital dalam konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda, seperti media sosial, game daring, dan penggunaan AI.
Ia mengapresiasi beberapa sekolah di Jawa Tengah yang telah memulai program “Kelas Etika Digital” secara mandiri. Menurutnya, inisiatif semacam itu perlu didukung melalui regulasi yang berpihak dan pelatihan guru yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa menunggu sampai ada korban. Pendidikan karakter digital adalah pertahanan pertama kita menghadapi kekacauan informasi dan konflik sosial akibat penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.(HS)
