HALO BLORA – Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati ST MM meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, mempersiapkan diri dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, setelah mewakili Bupati H Arief Rohman SIP MSi, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, secara virtual dari Ruang Rapat di kantornya.
Menurut Wabup, potensi bencana di Kabupaten Blora juga beragam, mulai dari angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, banjir, hingga tanah longsor.
“Bencana tidak bisa kita cegah, namun bisa diminimalisasi akibatnya, lewat upaya mitigasi. Maka kami minta BPBD untuk terus meningkatkan mitigasi di wilayah rawan bencana dan siaga 24 jam, agar bisa merespons cepat informasi kebencanaan yang dilaporkan masyarakat,” kata Wakil Bupati, seperti dirilis Blorakab.go.id.
Dia juga meminta agar BPBD bisa menggandeng organisasi lainnya dalam melakukan penanganan bencana, baik unsur TNI Polri, PMI, dan organisasi komunitas lainnya.
Sementara itu tema yang diusung dalam Rakornas tahun 2022, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.
Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo, mengemukakan Indonesia termasuk 35 negara di dunia yang paling rawan bencana. Hal itu karena wilayah ini merupakan bagian dari oleh cincin api pasifik (Pacific Ring of Fire).
Karena itu dia meminta semua pihak, agar terpadu dan sistematik dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
“Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab,” jelas Presiden.
“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tambahnya.
Presiden mengungkapkan bahwa sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, BNPB harus selalu berbenah diri. Presiden kemudian memberikan beberapa poin arahan kepada BNPB dan jajarannya.
Disampaikannya, BNPB harus terus berbenah dengan budaya kerja yang berkualitas.
“Pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif,” ungkap Presiden.
Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Berbagai bencana seperti halnya gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah.
Meski demikian terdapat beberapa kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor.
“Orientasi pada pencegahan harus diutamakan,” terang Presiden.
Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan, dan dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.
“Keempat, BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana,” ungkapnya.
Kelima, bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana.
“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan tunggu sampai bencana terjadi,” lanjutnya. (HS-08).
