PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat baik dan visioner. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan bahwa urusan perut generasi muda bukan soal sepele.
Anak sekolah yang gizinya cukup diyakini lebih siap belajar, lebih kuat tumbuh, dan kelak lebih tahan banting menghadapi hidup.
Di atas kertas, gagasan ini nyaris tanpa cela. Negara hadir dalam isu kerakyatan dan kebangsaan. Dapur menyala, anak-anak makan siang dengan menu layak, dan masa depan tampak sedikit lebih cerah.
Masalahnya, kertas sering terlalu bersih untuk ukuran dapur di lapangan.
Di banyak daerah, terutama di Jawa Tengah, pelaksanaan MBG justru menyajikan cerita yang lebih cocok masuk rubrik humor getir.
Kasus keracunan makanan mencuat di beberapa tempat. Ada pula keluhan soal kualitas menu, pengolahan yang asal jalan, hingga distribusi yang bikin nasi datang lebih dulu daripada lauknya. Program yang mestinya menyehatkan malah membuat puskesmas kebagian kerja tambahan.
Lucunya, ketika persoalan ini dibicarakan dalam diskusi dengan pengelola Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menangani MBG di daerah-daerah, topik utama sering bukan gizi, bukan anak sekolah, bahkan bukan dapur yang higienis.
Yang banyak dibicarakan justru untung rugi. Modal berapa, untung berapa, dan kapan balik modal.
Di Jawa Tengah, misalnya, investasi mendirikan satu unit Dapur SPPG kerap disebut berada di kisaran Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Angka ini berputar-putar di kepala pengelola lebih cepat daripada daftar kebutuhan protein anak.
Dalam diskusi-diskusi itu, istilah Break Even Point (BEP) terdengar lebih sering dibanding kata “zat besi” atau “protein”.
MBG diperlakukan layaknya gerai waralaba. Bedanya, yang jadi konsumen tetap bukan pembeli kopi, melainkan anak-anak sekolah yang tak punya opsi lain. Ketika logika dagang dipakai mentah-mentah, dapur MBG berubah fungsi: dari ruang pengabdian menjadi mesin hitung laba.
Di titik ini, ironi mulai terasa tebal. Program yang diniatkan sebagai kebijakan kerakyatan justru dijalankan dengan semangat investor.
Anak sekolah menjadi angka produksi harian. Porsi makan dihitung seteliti mungkin agar biaya tidak bocor. Standar gizi kadang dipahami sekadarnya, asal memenuhi syarat minimal di laporan. Urusan rasa, kebersihan, dan keamanan sering dianggap bonus.
Padahal, filosofi MBG bukan soal perut kenyang sesaat. Ini soal tanggung jawab negara pada tumbuh kembang generasi. Bapak Presiden Prabowo Subianto, suka atau tidak, mempertaruhkan nama politiknya di sini.
Program ini melekat kuat pada citra kepemimpinannya. Ketika pelaksanaan di daerah berantakan, yang kena getah bukan investor dapur, melainkan Pak Presiden itu sendiri, lengkap dengan embel-embel Ketua Umum Partai Gerindra.
Di sinilah muncul kesan ironis yang sulit diabaikan. Presiden sudah pasang badan dengan kebijakan populis, sementara di hilir, sebagian pelaksana justru sibuk pasang kalkulator.
Ada yang terasa janggal ketika program negara dibicarakan dengan nada presentasi bisnis rintisan. Anak-anak sekolah seolah berubah status menjadi proyeksi arus kas.
Persoalan ini tentu tidak bisa disederhanakan sebagai salah satu pihak yang sepenuhnya salah. Pemerintah daerah berada di posisi sulit. Target harus jalan, anggaran terbatas, dan pengawasan sering tertatih.
Namun, ketika program mulia dijalankan tanpa pemahaman nilai dasarnya, hasilnya mudah melenceng. Dapur MBG bukan sekadar unit usaha. Ia menyangkut kesehatan publik, keselamatan anak, dan kepercayaan warga.
Kasus keracunan makanan, apa pun penyebab teknisnya, menjadi alarm keras. Ini bukan sekadar soal SOP yang lalai.
Ini soal cara pandang. Ketika orientasi utama adalah mengejar BEP secepat mungkin, kualitas kerap jadi korban pertama. Bahan baku ditekan, proses dipercepat, dan kontrol mutu dianggap mengganggu ritme produksi.
Yang lebih menyedihkan, jarang terdengar empati dalam diskusi-diskusi itu.
Sedikit sekali yang bertanya: apakah menu ini benar-benar layak untuk anak usia sekolah? Apakah sanitasi dan kebersihan dapurnya cukup aman? Apakah pekerjanya paham dasar kebersihan pangan? Pertanyaan-pertanyaan ini kalah pamor dibanding simulasi laba rugi dalam setahun.
Padahal, jika mau jujur, program MBG tidak kekurangan niat baik dari pusat. Arahan Presiden jelas: ini program sosial, bukan proyek dagang.
Namun, niat baik sering teredam ketika turun ke level teknis. Di sanalah kebijakan diuji oleh karakter pelaksananya. Ketika karakter yang muncul lebih dekat ke pedagang daripada pelayan publik, hasilnya bisa ditebak.
Evaluasi mendasar menjadi keharusan, bukan formalitas. Bukan sekadar audit laporan keuangan, melainkan peninjauan ulang cara berpikir.
Siapa pun yang terlibat perlu diingatkan bahwa dapur MBG bukan tempat mengejar cuan cepat. Ini kerja pelayanan, dengan standar tinggi dan toleransi kesalahan yang rendah. Semangat yang harus disamakan dulu, ini visi mulia, pemenuhan gisi generasi muda demi masa depan bangsa!
Kalau tidak, risiko politiknya nyata. Program bagus bisa berubah jadi bumerang. Nama Presiden Prabowo Subianto ikut tercoreng oleh praktik di daerah yang jauh dari semangat awal.
Di titik ini, orang bisa bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah iba: apakah tidak ada yang kasihan pada Pak Prabowo?
Sebab, alangkah ironis bila seorang Presiden yang ingin anak-anak Indonesia makan bergizi justru diingat lewat berita keracunan. Program MBG semestinya dikenang sebagai upaya negara merawat masa depan, bukan sebagai contoh bagaimana niat baik bisa tersedak logika bisnis.
Kalau dapur-dapur MBG masih lebih sibuk menghitung laba daripada memastikan makanan aman, mungkin yang perlu ditambah bukan anggaran, melainkan rasa malu.
Salam hormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, maaf jika saya memberikan kritik. Ini demi kebaikan visi mulia panjenengan. Tabik.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
