HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berharap angka kemiskinan di Kota Semarang dapat turun secara signifikan. Dari data BPS persentase penduduk miskin pada akhir tahun 2023 yaitu tercatat sebesar 4,23 persen. Jumlah ini turun hanya 0,02 dari tahun sebelumnya yang dilaporkan 4,25 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, perlunya untuk bersinergi dan melakukan evaluasi serta bisa duduk bersama antara semua pihak dalam upaya penanganan masalah kemiskinan di Kota Semarang.
“Mengingat, persoalan kemiskinan menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat. Sehingga tidak hanya Pemkot, namun masyarakat juga diharapkan bisa turut berkolaborasi guna menurunkan angka penduduk miskin secara signifikan,” paparnya, saat menjadi nara sumber dalam acara Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang dengan tema Kolaborasi dan Sinergi Mengatasi Kemiskinan, bertempat di Metro Park View, Selasa (16/7/2024).
Pihaknya juga mendorong angka penduduk miskin di Kota Semarang terus berkurang dari tahun ketahun. “Kita inginkan semua terbebas dari masalah kemiskinan. Dan semua penduduk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tingkat ekonomi keluarga juga menjadi meningkat,” imbuhnya.
Dewan pun berkomitmen untuk mengawal program kerja dari OPD berkenaaan dengan penanganan kemiskinan, baik yang menggunakan anggaran APBD, maupun CSR dari pihak swasta, serta lembaga lainnya seperti Baznas, agar bisa tepat sasaran. “Kami pun mendorong upaya pemerintah untuk membantu mengembangkan sektor usaha UMKM untuk bisa berkembang. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.
Asisten 3 Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur menjelaskan, bahwa angka penduduk miskin ekstrem di Kota Semarang saat ini sebanyak 518 keluarga, atau 2.466 jiwa. “Jumlah ini yang harus segera kita tangani dulu,” katanya.
Salah satu indikator kategori penduduk miskin ekstrem ini yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya, atau kebutuhan makanan dan non-makanan lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan dari penduduk miskin.
“Untuk itu, harus dilakukan intervensi dari semua pihak dan OPD sendiri. Mulai dari Dinkes, Disperkim, Disnaker, Dispertan, dan lainnya. Baik itu dari berbagai progam kerja yang dijalankan oleh OPD untuk warga, ataupun melalui kegiatan CSR yang digandeng untuk mengintervensi apa yang dibutuhkan mereka. Termasuk juga bantuan dari pihak Perguruan Tinggi dan para stakeholder lainnya yang terus mendampingi dan bekerja sama untuk bersinergi serta turut bergerak bersama menangani masalah kemiskinan di Kota Semarang,” harapnya.
Sementara itu, Akademisi dari Unnes, Prof Dr Nana Kardiana Tri Hastuti mengatakan, bahwa pihaknya sepakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang butuh campur tangan dari semua pihak. Misalnya, dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dari sisi ekonominya meningkat.
“Mungkin selama ini mereka terbatas dengan akses bantuan yang belum merata. Bisa dengan memberikan solusi dan pendampingan dalam hal membantu pemasaran produk UMKM dari warga, agar pasarnya makin luas. Ini terkait packaging produk itu sendiri dan tentunya dengan memanfaatkan teknologi sosial media (medsos) agar berkembang,” pungkasnya.(HS)
