HALO PEMALANG – Tingkatkan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata, menjadi tema pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
Demikian disampaikan Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2024, di pendopo Kabupaten Pemalang Selasa (14/3/2023).
Adapun prioritas pembangunan Tahun 2024m menurut Mansur, meliputi pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; memperkuat kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota; dan pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
Juga memfasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi, Penanganan kemiskinan dengan pembetian jaminan sosial, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta peningkatan ketrampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid -19.
Mansur menjelaskan tema pembangunan tersebut, untuk menjawab beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pemalang, antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, rendahnya infrastruktur jalan, rendahnya pengeluaran perkapita, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, dan belum terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurut Mansur, implementasi musrenbang memerlukan komitmen pemerintah daerah.
“Implementasi hasil musrenbang memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan jaminan pendanaan kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 tentang Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan atau PIWK,” ujar Mansur, seperti dirilis pemalangkab.go.id.
Sementara itu anggaran PIWK untuk pendanaan usulan prioritas hasil Musrenbang di 14 kecamatan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 20 miliar dengan jumlah usulan prioritas sebanyak 104 fisik dan 42 non fisik.
Sebelumnya Sujarwo kepala bappeda Pemalang menjelaskan peserta musrenbang kali ini sejumlah 355 terdiri dari Unsur Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). (HS-08)
