HALO SEMARANG – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa layanan kesehatan jantung, merupakan prioritas pemerintah yang harus di transformasi.
Hal ini karena layanan jantung yang ada saat ini, dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kapasitasnya masih sangat terbatas, serta jumlahnya belum merata di seluruh Indonesia.
“1 dari 1.000 warga Indonesia punya potensi serangan jantung, yang bisa dilayani hanya sekitar 25 % atau sekitar 25 ribu orang, yang lainnya berpotensi meninggal,” kata Menkes, saat menghadiri acara Inaugurasi Konsultan, Fellow, Spesialis 1 BKTV dan Rakernas HBTKVI 2022 pada Sabtu (29/10/2022).
Menkes menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung masih sangat kurang.
Belum semua mampu memberikan layanan jantung bahkan untuk tindakan yang sederhana seperti pemasangan ring.
“Di seluruh Indonesia, kurang dari 200 kabupaten dan kota yang (rumah sakitnya) bisa pasang ring. Yang lainnya belum bisa, karena tidak memiliki alat yang namanya Cathlab. Saya tahu alat-alatnya kurang, karenananya Kemenkes sudah menyiapakan anggaran sekitar Rp 30 triliun sampai tahun 2027, untuk mengatasi penyakit katastropik di Indonesia termasuk jantung,” kata Menkes, seperti dirilis kemkes.go.id.
Pihaknya menambahkan, selain untuk penanganan penyakit jantung, nantinya anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mengatasi penyakit katastropik lainnya, seperti stroke, kanker, dan ginjal.
Selain persoalan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis.
Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.
Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukan 3 upaya, guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung.
Pertama, meningkatkan jumlah prodi. Menkes mengatakan jumlah prodi yang tersedia saat ini, masih jauh dari harapan.
Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 orang.
Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbud, akan mengejar pemenuhan tenaga kesehatan dengan menambah jumlah prodi Kedokteran supaya makin banyak menghasilkan dokter dan dokter spesialis.
“Kita ada hitung-hitungannya, dari 188 spesialis, yang praktik hanya 42 orang. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia,” kata Menkes.
Kedua, membuka fellowship. Menkes menjelaskan Kemenkes juga akan bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi, untuk membuka fellowship yang seluas-luasnya, untuk melatih mereka supaya bisa memasang ring dan memberikan pelayanan jantung lainnya.
“Saat ini tenaga kesehatan kita masih kurang. Kalau pakai cara organik, kita mesti butuh puluhan tahun. Supaya cepat, salah satunya melalui fellowship. Semua rumah sakit, harus membuka fellowship dan itu perlu bantuan dari kolegium dan organisasi profesi. Supaya ini bisa segera dibuka,” kata Menkes.
Guna mendukung program ini, Kemenkes telah berkomitmen untuk menambah kuota beasiswa untuk dokter dan dokter spesialis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelumnya, beasiswa yang tersedia hanya 200-300 beasiswa. Di tahun 2022, ditambah menjadi 1500 beasiswa per tahun.
Ketiga, mendorong pendidikan dokter berbasis rumah sakit (hospital base). Upaya ini dilakukan dengan menambah sistem pendidikan dokter spesialis yang semula University Base ditambah Hospital Base.
“University base tetap ada, namun kita tambah dengan hospital base. Dua-duanya kita dorong, demi mempercepat peningkatan dokter spesialis. Begitu nanti jadi Hospital Base, dokter spesialis yang ambil PPDS kita bayar,” ungkap Menkes.
Melalui tiga upaya ini, Menkes mengharapkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak terkait, agar produksi tenaga kesehatan semakin meningkat, sehingga pelayanan kesehatan khususnya penyakit jantung semakin baik, berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
“Tiga hal ini tolong dibantu. Bukan untuk organisasi ataupun diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa masyarakat Indonesia,” kata Menkes. (HS-08)
