HALO SUKOHARJO – Tindakan tegas telah diambil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, setelah terbukti melakukan tarikan atau pungutan liar (pungli) berkedok infak kepada siswa, dengan membebastugaskan dari jabatannya.
“Dia (kepsek SMKN 1 Sale, Rembang) kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan,” terangnya di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa malam (11/7/2023).
Ganjar mengatakan, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu merupakan langkah agar dikemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. Ganjar juga mengaku peran masyarakat sangat membantu, apabila masyarakat menemukan hal serupa agar segera melaporkannya.
“Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Lapor Gub sudah cukup bagi saya untuk bisa menerima laporan,” jelasnya.
Ganjar pun mengaku, dirinya tidak menduga temuan tersebut mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dirinya dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.
“Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang. Saya lihat ada dua juta lebih tadi yang mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana,” ungkapnya.
Dalam video yang beredar, nampak Ganjar berdialog dengan para siswa di Rembang. Ia pun bertanya kepada salah seorang siswi.
‘’Sekolahnya bayar, SMK Negeri?,” tanyanya. Siswi yang ditanya tersebut pun langsung menjawab,’ ’Bayar untuk uang gedung, infak. Setiap naik kelas beda”.
Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak tersebut menurut Ganjar menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun agar lebih berhati-hati.
Ganjar pun berulang kali menegaskan, supaya tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.
“Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar lebih berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa. Supaya tidak memberatkan,” tandasnya.
Menurut Ganjar, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan pihak sekolah tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.
“Ada beberapa sekolah yang cukup kreatif, dia membangun dengan mengundang dan melibatkan alumninya. Itu kan boleh, tapi bukan siswa. Kasihan kalau siswanya yang ditarik dana pembangunan,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.
“Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah,” terangnya.
Uswatun juga menjelaskan, pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
“Sampai saat ini dana yang terkumpul mencapai Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen,” jelasnya.
Sementara terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan tersebut saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus.
“Saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan. Dan siswa tersebut harus dijamin supaya nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun,” tandasnya.
Kepala SMKN 1 Sale yang dibebastugaskan tersebut, saat ini sudah ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Disdikbud Jateng juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh). (HS-06)
