HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa memberikan dukungan agar petani tidak mengalami kerugian. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, selama ini ketika panen raya dan harga anjlok, pemerintah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya untuk membeli komoditas pangan langsung dari petani dengan harga yang lebih baik. Menurut Wagub, cara ini dinilainya dapat membantu menutup kerugian petani.
Langkah lainnya yang diupayakan, adalah pola distribusi yang lebih berimbang. Wagub menjelaskan, komoditas panen yang melimpah berpotensi menurunkan harga jual. Oleh karenanya, komoditas tersebut bisa dikirimkan ke wilayah lainnya yang hasil panennya sedikit. Selain itu komoditas tidak harus dikonsumsi sendiri, tetapi bisa dibagikan ke tempat-tempat yang membutuhkan seperti di panti asuhan.
“Seperti tadi disampaikan Pak Irjen (Kementerian Pertanian, Jan S Maringka) ketika sambutan, Jawa Tengah penyumbang bawang merah. Itu ada di Kabupaten Brebes. Lumbung padi kita ada di Kabupaten Sragen dan beberapa kabupaten yang lain. Ini yang harus kita sinergikan. Ketika ada panen raya, kita harus melihat, daerah mana nih yang membutuhkan. Sehingga petani tidak dirugikan karena ketika panen raya itu harga biasanya pasti akan turun,” jelasnya, usai menghadiri Rakor Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran di Kota Semarang, Kamis (23/2/2023).
Lebih lanjut, Wagub membeberkan, tren produksi hasil pertanian di Jawa Tengah cenderung meningkat. Di tahun 2022, Jawa Tengah menghasilkan komoditas padi sebanyak 9.579.069 ton, jagung 3.719.441 ton, dan kedelai sebanyak 61.198 ton. Hasil komoditas pertanian tersebut, turut menyumbang stok pangan nasional.
Meski sudah menjadi penyumbang stok pangan nasional, Wagub berpesan agar tidak menjadi lengah. Sebab banyak ancaman terkait pangan. Salah satunya adalah bencana alam. Semua pihak harus bergotong royong dan bersinergi, supaya stok pangan tetap stabil dan tidak ada tindakan melawan hukum.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Maringka mengatakan, Jateng dipilih menjadi tempat Rakor Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan yang pertama pada tahun 2023 ini karena posisinya sebagai lumbung pangan. Hasil komoditas pertanian yang dicapai selama ini harus dipertahankan.
“Keadaan ini kalau dilihat dari hasil dari tahun ke tahun, harus kita pertahankan. Tapi kita tidak perlu berpuas diri. Ini perlu kita lakukan, menjaga agar kelestarian dan ketahanan pangan kita terus terjaga dan kita ke depan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” ujarnya.
Ditambahkan, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) penting untuk mengawasi program pembangunan pertanian di daerah, sehingga ketahanan pangan terwujud. APIP dan APH harus satu komitmen dalam menjaga program pertanian yang bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.(HS)
