in

Sosiolog: Aksi Berlebihan Penanganan Pelanggaran PPKM, Bentuk Komunikasi Tak Tuntas

Tangkapan layar video Satgas Covid-19 dan Satpol PP Kota Semarang saat sedang melakukan penyemprotan warung pedagang kaki lima di kawasan Jalan Wotgandul Pecinan Kota Semarang, baru-baru ini.

 

HALO SEMARANG – Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan peningkatan kasus Covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tindakan-tindakan yang seharusnya dapat dilakukan dengan baik, justru malah muncul tindakan arogan oleh petugas.

Hal ini terjadi di Kota Semarang, dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Koat Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang seolah tidak humanis, karena memberangus sumber nafkah rakyat kecil.

Tingkah kelewatan itu menuai kecaman dari masyarakat, karena dianggap kurang manusiawi. Aksi Satpol PP itu juga menuai reaksi dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Hendi, sapaan akrabnya menegaskan, tidak pernah memberi perintah penyemprotan pada tempat usaha yang melanggar aturan PPKM Darurat di Ibu Kota Jawa Tengah. Tindakan penyemprotan tersebut di luar sepengetahuannya, dan tidak sesuai dengan arahan yang telah diberikan.

Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi menilai, tindakan Satpol PP Kota Semarang dalam penegakan PPKM Darurat merupakan hal yang berlebihan.

“Tindakan kemarin yang dilakukan itu berlebihan,” katanya kepada halosemarang.id, Rabu (7/7/2021).

Ia mengatakan, hal ini merupakan bentuk ketidaktuntasan dalam hal komunikasi. Menurutnya, seharusnya informasi yang didapat penuh 100 persen, akan tetapi tidak selesai dan merasa sudah memahami.

“Satu hal yang memang menjadi kelemahan kita ini adalah seringkali komunikasi publik kita itu tidak lengkap dan karakteristik orang-orang ini seringkali, mereka tidak punya budaya mendengarkan dengan tuntas. Ini juga yang sebetulnya terjadi pada mereka yang di lapangan,” tuturnya.

Adanya peristiwa ini, kata Hermawan, Satpol PP memiliki hak untuk menertibkan, namun jika melanggar kemanusiaan, artinya dalam melakukan penertiban, tidak ada gunanya. Bahkan, dapat membuat citra buruk Satpol PP mencuat kembali.

“Hal ini bisa saja membuat masyarakat semakin benci terhadap Satpol PP. Tapi alangkah bijaksananya kalau kemudian Pak Wali Kota menjelaskan secara jujur bahwa apa yang terjadi kemarin itu sesuatu yang salah dan memang akan diperbaiki,” katanya.

Kendati demikian, ia berharap kasus penertiban yang menuai kontroversi itu tidak disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Memang kita akui ada provokatornya, kita harapkan bahwa kasus itu tidak disusupi oleh provokator yang membakar emosi masyarakat supaya melawan petugas dan sebagainya,” pungkasnya.(HS)

Share This

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Pancang Ditargetkan Selesai Desember 2021

Penggusuran Puluhan Rumah Liar Di Ngaliyan Diwarnai Perlawanan Warga