HALO SEMARANG – Polemik pemberian subsidi BBM pada ojek online (ojol), mendapat tanggapan dari Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, yang juga wakil rakyat dari Fraksi Golkar.
Dia memastikan belum ada keputusan dari pemerintah, terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat.
“Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang, di Jakarta, baru-baru ini.
Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite.
“Dan pada dasarnya Fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti Pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya,” kata dia.
Bambang kembali menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan ojol mengisi BBM bersubsidi. Dia mengatakan DPR bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk masyarakat.
“Kira-kira poinnya seperti itu, yang lain-lainnya tentang apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum ada. Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan pengemudi ojek online (ojol) tidak akan mendapat bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Hal tersebut dikatakan Bahlil ketika membeberkan rencana pemerintah merombak regulasi BBM subsidi dengan skema baru di kediamannya di Duren Tiga, Jakarta pada Rabu (27/11/2024).
Ke depan, pola bantuan akan menggabungkan subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi, supaya apa? Harganya, (harga) transportasinya enggak boleh naik,” ujar Bahlil.
Namun demikian, pernyataan Bahlil ini kemudian mendapat protes dari berbagai pihak.
Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, bahkan menyatakan akan turun ke jalan alias berunjuk rasa besar-besaran, apabila bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mereka dicabut.
“Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, beberapa waktu lalu.
Igun menilai rencana pencabutan BBM subsidi tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil, terlebih banyak pengemudi ojol kesulitan mencukupi kebutuhan harian, termasuk makan, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.
Protes keras juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“Karena kita punya empat juta ojek online se-indonesia dan mereka ini sendiri sebenarnya belum terproteksi (ketenagakerjaan),” kata Ratna, beberapa waktu lalu seperti dirilis dpr.go.id.
Dia pun meminta Bahlil untuk berhati-hati dalam mengeluarkan statmet, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Tolonglah Pak Menteri (ESDM) kalau misalnya mau mengeluarkan statement agak hati-hati begitu supaya tidak menimbulkan polemik di negeri ini,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini.
Melunak
Setelah mendapat berbagai protes, sikap Bahlil pun melunak. Dia kemudian memberi sinyal soal pengemudi ojek online mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Ia memberi sinyal, ojol tetap bisa mendapat subsidi BBM dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ujar Menteri Bahlil.
Bahlil menjelaskan saat ini Kementerian ESDM masih melakukan sejumlah kajian untuk membedakan kendaraan milik ojol dan yang bukan.
Sebab, subsidi BBM pada prinsipnya diberikan untuk transportasi publik, yakni ke kendaraan yang berpelat nomor kuning. (HS-08)
