TEPAT pada 20 Februari 2026, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen genap satu tahun memimpin Jawa Tengah untuk periode 2025–2030. Setahun pertama pemerintahan ini diwarnai dinamika yang tidak ringan—mulai dari tekanan bencana hidrometeorologi hingga tantangan pembangunan—namun juga diisi dengan berbagai capaian yang mulai menunjukkan hasil nyata.
Tantangan terbesar datang dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Longsor, tanah gerak, rob, hingga banjir bandang silih berganti terjadi. Beberapa di antaranya bahkan berskala besar, seperti banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob berkepanjangan di Sayung Demak, longsor di lereng Gunung Slamet (Banjarnegara dan Cilacap), serta tanah gerak di Kabupaten Tegal.
Meski dihadapkan pada situasi darurat beruntun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat. Penanganan bencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari respons darurat hingga pemulihan pascabencana yang dijalankan secara simultan. Prinsipnya jelas: keselamatan warga menjadi prioritas, tanpa menghentikan roda pembangunan.
Di tengah tekanan alam tersebut, program-program strategis kepemimpinan Luthfi–Yasin tetap berjalan. Pembangunan infrastruktur, penguatan iklim investasi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga upaya penurunan kemiskinan terus digenjot.
Sejumlah terobosan pro-rakyat menjadi penanda arah kebijakan pemerintahan ini. Di antaranya program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk pemeriksaan kesehatan gratis, pendidikan gratis melalui sekolah kemitraan, beasiswa santri, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta berbagai program perlindungan sosial berbasis kebutuhan warga.
Bagi Luthfi–Yasin, kebijakan tidak boleh berjarak dengan realitas. Untuk itu, pintu dialog dibuka lebar. Masukan dari masyarakat diserap melalui berbagai kanal, bahkan tak jarang gubernur dan wakil gubernur turun langsung menyambangi warga, berdialog, dan mencari solusi bersama atas persoalan yang dihadapi di lapangan.
Model kerja yang diusung disebut sebagai collaborative government—pemerintahan kolaboratif. Pemerintah provinsi secara aktif menggandeng bupati dan wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, provinsi tetangga, negara sahabat, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh lokal.
“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini adalah cara bersama-sama membangun Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi dalam salah satu kesempatan.
Pendekatan kolaboratif ini mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (year on year), melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun—tertinggi dalam satu dekade terakhir. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun. Sebanyak 105.078 proyek terealisasi dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Pertumbuhan ekonomi itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 3,34 juta orang—turun 21,87 ribu dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Ketimpangan pendapatan pun semakin menyempit, tercermin dari rasio gini 2025 yang berada di angka 0,350. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat menjadi Rp50,82 juta, tumbuh 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka berhasil dijaga di angka 4,32 persen per November 2025.
Meski demikian, Pemprov Jateng menyadari masih ada pekerjaan rumah, terutama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan kita bisa diturunkan dan kondisi semakin baik. Ini harus terus kita tingkatkan,” ujar Wakil Gubernur Taj Yasin.
Gus Yasin menegaskan, momentum pertumbuhan ekonomi di atas nasional harus diarahkan untuk program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah, termasuk perluasan akses pendidikan bagi kelompok disabilitas.
Dampak kebijakan itu mulai terasa di tingkat akar rumput. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes resmi graduasi dari data kemiskinan. Mereka tidak lagi menerima bantuan sosial dan siap hidup mandiri.
Salah satunya adalah Setia Puji, warga Brebes yang sebelumnya menerima bansos sejak 2020. Setelah mengembangkan usaha bakso keliling, ia kini mampu mencukupi kebutuhan keluarganya secara mandiri.
“Bantuan sangat meringankan, tapi yang terpenting adalah motivasi untuk mandiri. Sekarang ekonomi kami jauh lebih baik,” katanya.
Pendekatan kolaboratif Luthfi–Yasin juga menuai apresiasi nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai Jawa Tengah kini menjadi magnet investasi berkat stabilitas dan kerja sama lintas sektor yang kuat.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng meraih setidaknya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun bagi Ahmad Luthfi, deretan penghargaan itu bukan tujuan akhir.
“Penghargaan ini adalah pengingat agar kebijakan kami benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.
Ia menyebut membangun Jawa Tengah sebagai proses ngopeni—merawat. Masih ada banyak lubang yang harus ditambal bersama.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya,” tutup Luthfi.(HS)
