HALO SEMARANG – Upaya penanganan dampak banjir di beberapa titik di Kota Semarang sejak Kamis (23/10) hingga hari ini masih dilakukan. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, meminta dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan langkah cepat menangani dampak banjir.
Ia menyebutkan, dampak banjir menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan protokol Kota Semarang imbas dari genangan banjir yang cukup tinggi di ruas Jalan Kaligawe, menyebabkan banyak kendaraan yang mogok di tengah jalan ruas tersebut.
“Kami minta kepada DPU untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengampu sungai besar yakni BBWS Pemali-Juana yang menangani sungai di Kota Semarang. Diantaranya Sungai Beringin, Sringin dan sungai besar lainnya,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Pilus, sapaan akrab Ketua DPRD, juga meminta dinas teknis untuk turun langsung melakukan inventarisir sungai-sungai yang perlu penanganan agar banjir tidak terulang setiap tahunnya. Dinas PU perlu didorong untuk mengecek kendala yang ada di semua sungai, sehingga bisa diatasi dengan cepat agar banjir tidak meluas.
“Kalau tidak ada komunikasi dan koordinasi nanti Pemkot Semarang terus yang disalahkan. Seperti yang terjadi pada Kamis (23/10) malam kendaraan kena kemacetan panjang yang mengganggu aktivitas warga karena di Kaligawe banjir,” lanjutnya.
Pilus menegaskan, dinas terkait untuk serius menangani masalah banjir ini.
“Apakah pompanya yang nggak jalan, kalau masalah pompa apakah miliki Pemkot slSemarang atau BBWS. Jangan kalau sudah ada kejadian justru saling menyalahkan, atau lempar tanggung jawab. Kalau ada komunikasi kan bisa berjalan bersama, sehingga tidak ada satu pihak yang disalahkan untuk melayani masyarakat,” katanya.
Menurut Pilus, banjir yang terjadi salah satu faktor karena curah hujan yang sangat tinggi. “Selain mungkin karena pompa yang tidak berfungsi dengan optimal sehingga telat menangani luapan banjir,” tegasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, juga menyoroti banjir di Semarang. Dia mengatakan, bahwa dampak genangan ini dipicu salah satunya oleh sistem drainase yang belum optimal dan berkurangnya daerah resapan air (catchment area).
Menurut Dini, dua faktor ini adalah biang keladi munculnya genangan-genangan air baru, meskipun upaya pengurangan genangan lama di beberapa wilayah telah berhasil dilakukan.
“Kalau bicara tentang banjir itu benar ada istilah ‘genangan’, karena indikator kinerja utama urusan pekerjaan umum adalah luas genangan, tinggi genangan, dan lama genangan,” jelas Dini.
Ia mengakui bahwa upaya pemerintah, seperti pembangunan polder dan rekayasa teknis lainnya, telah mengurangi durasi genangan di Semarang Utara dan Semarang Timur. Namun, masalah drainase di sejumlah titik lain masih menjadi kendala.
Dini menyoroti munculnya genangan di area yang sebelumnya tak terdampak, bahkan di wilayah tinggi seperti Tembalang, daerah tempat tinggalnya.
“Saya tinggal di Tembalang kan dhuwur (tinggi red). Nah, itu ada genangan kok. Ini (artinya) muncul genangan-genangan baru,” ujarnya.
Menyikapi hal ini, pihaknya mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera melakukan overlay atau pencocokan antara master plan drainase yang disusun sekitar tahun 2015–2016 dengan kondisi di lapangan saat ini, yang ditargetkan untuk tahun 2026.
“Nah, itu nanti kita lihat hasilnya persoalan drainase,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dini menyoroti dampak besar dari air larian dari daerah atas yang volumenya terus membesar. Hal ini terjadi karena wilayah resapan air yang sangat minim, menyebabkan air langsung mengalir deras ke dataran rendah dan membebani saluran-saluran yang sudah tersumbat sedimentasi.
“Karena kita ini sudah sangat minim catchment area ya, sudah sangat minim daerah-daerah resapan, maka dari wilayah atas karena Semarang ini pesisir, lebih bawah. Dari wilayah atas itu kan air larian jumlahnya semakin besar, yang mengkanal di sungai-sungai itu sudah terlalu membludak,” terang Dini.
Sebagai solusi jangka menengah, pihaknya mendorong realisasi pembangunan sejumlah embung di titik-titik strategis. Embung ini diharapkan berfungsi ganda, yaitu untuk menampung air larian sekaligus menjebak sedimentasi (lumpur). Selain itu, perbaikan dan pelebaran saluran drainase juga menjadi prioritas, mengingat banyak saluran yang sudah overload, penuh sedimen, atau rusak.
“Sehingga memang di RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) kita mendesain akan dibangun beberapa titik embung untuk menangkap air larian beserta sedimentasinya, beserta lumpur yang dibawa. Karena catchment-nya kan sudah tidak ada ya. Nah, itu kita akan membangun beberapa titik embung di wilayah-wilayah yang sudah dikaji secara teknis,” pungkasnya. (HS-06)
