HALO SEMARANG – Pembangunan Bendungan Meninting, yang dimulai pada 2020 dengan anggaran sekitar Rp1,4 triliun, diminta segera diselesaikan. Pembangunan bendungan itu berkali-kali mengalami penundaan, sehingga manfaatnya pun tak bisa rasakan oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan sejumlah legislator ketika melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan bahwa proyek ini harus dievaluasi lebih mendalam, mengingat biaya yang besar serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami melihat ada keterlambatan dalam pembangunan bendungan ini, padahal seharusnya selesai dalam empat tahun. Ini menjadi perhatian kami, baik dari segi denda, dampak bagi masyarakat, maupun aspek teknis lainnya,” ujar Mori, seperti dirilis dpr.go.id, pada Sabtu (22/10/2025).
Salah satu alasan yang dikemukakan terkait keterlambatan adalah faktor cuaca ekstrem.
Namun, menurutnya, alasan tersebut perlu divalidasi lebih lanjut, dengan melibatkan BMKG agar tidak menjadi dalih yang digunakan tanpa dasar ilmiah yang kuat.
“Baru kali ini kami mendengar alasan cuaca ekstrem sebagai penyebab keterlambatan. Ini jadi pembelajaran ke depan, agar setiap proyek besar melibatkan BMKG sejak awal untuk mengantisipasi kendala cuaca,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Untuk diketahui, bendungan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan kapasitas tampung air hingga 12 juta meter kubik.
Terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Bendungan Meninting akan mengairi lahan seluas 1.559,29 hektare, termasuk irigasi Penimbung.
Selain itu juga menyediakan pasokan air sebesar 150 liter per detik untuk wilayah Mataram dan sebagian Lombok Barat.
Bendungan ini juga direncanakan menghasilkan listrik sebesar 0,8 MW, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Meskipun sempat mengalami beberapa kali penundaan, proyek ini kini berada di bawah pengawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat NTB, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kesejahteraan petani melalui ketersediaan irigasi yang memadai.
Maka dari itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk menyelesaikan proyek Bendungan Meninting. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima kerap terjadi kekeringan yang sering melanda wilayah Lombok Barat.
Sementara itu anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengungkapkan tertundanya penyelesaian Bendungan Meninting membuat persoalan distribusi air ke masyarakat menjadi tertunda.
Walaupaun masih ada bendungan lainnya di NTB, namun ia menilai jaringan irigasi yang menghubungkan bendungan ke sawah dan pemukiman belum maksimal tersedia. Akibatnya, potensi air yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terbuang sia-sia.
“Jika nanti bendungannya ada, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini akan jadi perhatian serius,” kata Abdul Hadi.
Ia pun menjabarkan, kondisi ini kerap terjadi di Sumbawa, di mana sejumlah titik masih belum memiliki sistem distribusi air yang memadai. Bahkan, sebutnya, aliran air yang tidak terkendali justru menyebabkan genangan di beberapa wilayah perkotaan.
Selain persoalan bendungan, dirinya juga menyoroti potensi bencana di NTB, khususnya banjir dan abrasi pantai.
Ia menyebutkan bahwa beberapa sungai di Lombok kerap meluap hingga menggerus pemukiman warga.
Salah satu contohnya adalah Sungai Babak, yang sering menyebabkan banjir di daerah sekitarnya.
“Kita perlu solusi konkret untuk pengamanan sungai, karena kalau tidak, masyarakat terus-menerus jadi korban,” tegasnya.
Abdul Hadi menekankan bahwa percepatan pembangunan saluran irigasi dan distribusi air bersih harus menjadi prioritas pemerintah.
Dirinya pun berharap Komisi V DPR RI bisa memastikan agar program ketahanan pangan nasional benar-benar ditopang oleh infrastruktur air yang siap dan berfungsi dengan baik.
“Kalau kita ingin ketahanan pangan sukses, maka ketersediaan air ini harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai pembangunan yang sudah ada malah sia-sia karena kurangnya perencanaan,” kata Politisi Fraksi PKS itu.
Terkejut
Anggota Komisi V Danang Wicaksana Sulistya mengungkapkan keterkejutan atas lamanya waktu yang diperlukan, untuk mengerjakan proyek konstruksi Bendungan Meninting, yang seharusnya diselesaikan dalam rentang waktu ideal.
“Saya agak kaget pada saat sebenarnya proyek (Bendungan Meninting) adalah sekitar 4 tahun (2020-2024) tapi ada keterlambatan yang bisa diulik dari semenjak adanya alasan cuaca ekstrem atau proses perizinan yang tidak berjalan sesuai jadwal,” kata Danang.
Menurutnya, selama periode empat tahun tersebut, seharusnya ada upaya antisipasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), yang lebih maksimal.
Di sisi lain, dia juga mempertanyakan soal koordinasi dan kesiapan semua pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana lapangan, dan pengawas.
“Masa tidak ada antisipasi dari pihak-pihak yang ada supaya proyek ini selesai. Saya sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi,” ucapnya.
Selain masalah teknis, Danang juga mengaitkan keterlambatan dengan potensi permasalahan pendanaan dan peran mitra lokal.
Adanya keterlambatan ini, ia menilai ada proses administratif dan alokasi dana terkendala sehingga berdampak langsung penyelesaian kerja proyek tersebut.
Maka dari itu, menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya dialog lanjutan dan evaluasi mendalam terkait semua hambatan, khususnya penyelesaian proyek Bendungan Meninting.
Sebab, baginya, penting supaya bisa memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel.
Tidak hanya itu saja, dirinya berharap agenda ini membuahkan solusi konkrit baik dari sisi teknis maupun manajerial, serta mendorong keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek di Indonesia. (HS-08)
