HALO SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada jajaran legislatif saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang, Kamis (3/3/2023). Dalam laporan yang disampaikan Walikota Semarang, tingkat kemiskinan pada 2022 di Kota Semarang mengalami kenaikan. Hal itu diakibatkan adanya pandemi Covid-19.
Ita, sapaan akrab Hevearita G Rahayu menyebutkan, angka kemiskinan sudah sempat menyentuh 3,9 persen pada 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 melanda. Namun tingkat kemiskinan pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,5 persen.
“Ada yang kena PHK, pendapatan berkurang, dan sebagainya. Ini perlu diturunkan lagi pada 2023,” papar Ita.
Ita menjelaskan, masih perlu perbaikan pada indeks ini di Kota Semarang. Sebab, masih terjadi ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah.
Ada beberapa kelurahan yang pendapatannya masih rendah atau tergolong miskin. Sehingga, ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Semarang dalam penurunan angka kemiskinan.
“Ada tiga kelurahan yaitu Bandarharjo, Tanjungmas, dan Jomblang,” papar Ita.
Selain angka kemiskinan, Ita juga melaporkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang yang relatif masih tinggi. Angka pengangguran terbuka di Kota Lunpia masih tujuh persen. Angka itu berada di atas provinsi maupun nasional yang saat ini berada pada lima dan enam persen.
“Kita harus bisa menurunkan angka TPT (tingkat pengangguran terbuka),” harapnya.
Meski demikian, Ita mencatat, ada beberapa pencapaian positif yang diraih Kota Semarang pada 2022. Antara lain laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), angka stunting, inflasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan penanganan Covid-19.
Menurutnya, penanganan Covid-19 membuat beberapa mata anggaran tergeser.
“Peralihan pandemi dari 2020, 2021, dan 2022, tentu mempengaruhi anggaran infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Sementara, Ketua Panitia Khusus LKPj 2022, Rukiyanto mengatakan, akan segera merapatkan dan mengevaluasi laporan Wali Kota Semarang yang tercantum dalam LKPj. Pihaknya segera membahasnya dengan para anggota dewan.
“Kami akan segera bahas. Besok baru ada penjadwalan. Dan paparan materi dan lain-lain baru dilaksanakan hari Senin (3/4/2023) mendatang,” terang Rukiyanto. (HS-06)
