HALO PURWOREJO – Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM menerima sejumlah keluhan dari warganya, ketika mengunjungi sejumlah desa di Kecamatan Ngombol, baru-baru ini.
Dalam kegiatan Bupati Saba Desa (BSD) itu, Agus Bastian bersama sejumlah kepala perangkat daerah itu, mengunjungi Desa Ringgit, Kaliwungu Kidul, Wasiat, Joso dan Desa Ngombol.
Selain menampung aspirasi warga, Bupati juga menyerahkan bantuan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) di beberapa lokasi. Dia juga secara simbolis menyalurkan bantuan dari Baznas di Desa Wasiat.
Dalam kesempatan bertemu dengan pemimpinnya, para petani menyampaikan keluhan mengenai kerugian yang mereka derita akibat cuaca. Cuaca buruk dan hujan deras, mengakibatkan tanaman padi mereka banyak yang ambruk dan gagal panen.
Warga ada pula yang mengeluhkan erosi sungai di Desa Kaliwungu Kidul.
“Pak mohon agar dilakukan penanganan sungai lereng yang berada di wilayah Desa Kaliwungu Kidul. Ada 1 titik dimana karena erosi sehingga fungsinya sebagai sungai sudah berkurang bahkan menimbulkan bencana banjir,” ungkap warga.
Ada pula warga yang mengeluhkan kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Hal ini mengakibatkan bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Sehingga ada warga miskin yang seharusnya memperoleh bantuan, namun terlewat. Sebaliknya ada warga mampu yang malah menerima bantuan.
Mendengar berbagai keluhan itu, Bupati Purworejo pun langsung memberikan respons dan jawaban.
Untuk petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk, Agus Bastian mengajak mereka untuk menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan demikian mereka mendapatkan perlindungan secara ekonomi, apabila mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, serangan penyakit dan organisme pengganggu tanaman (hama).
Sementara itu terkait erosi sungai di Desa Kaliwungu Kidul, selain meninjau ke lokasi, Bupati juga memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk segera melakukan identifikasi dan kajian. Dari hasil kajian itu, DPUPR kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait, agar dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.
Terkait kurang akuratnya DTKS, Kepala Dinsosdaldukkb menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses evaluasi dari Pemerintah Pusat. Dikatakan, bahwa semenjak adanya pandemi, semua instansi dari pusat memberikan berbagai bantuan.
“Pemberian bantuan itu lah yang menjadi salah satu faktor membengkaknya DTKS saat ini. Pada 2019 terdapat 298.000 DTKS, namun pada 2021 jumlahnya menjadi 406.000,” kata dia. (HS-08)
