HALO SEMARANG – Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, khususnya terkait industri makanan dan minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global saat ini yang terjadi.
Menurutnya, industri mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen.
“Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke PT Garuda Food Putra-Putri Jaya, Erna Sari Dewi, di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini.
Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, efek dari situasi perang AS-Israel melawan Iran ini, akan menimbulkan berefek pada biaya produksi, kenaikan harga yang fluktuatif terhadap bahan baku, yang dikaitkan dengan rantai pasok global dari negara asal impor ke dalam industri dalam negeri.
Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh perwakilan delapan mitra kementerian/lembaga itu, Komisi VII juga telah menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa tantangan industri dalam merespons gejolak. Karena itu, Erna berharap harus ada kebijakan Pemerintah yang lebih direlaksasi.
“Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting. Termasuk juga kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Hadir pula dalam kesempatan ini, Anggota Komisi VII DPR RI lainnya yaitu, Maria Lestari dan Nila Yani Hardiyanti dari Fraksi PDI-Perjuangan , Bambang Haryo Soekartono dan Jamal Mirdad dari Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Toha dari Fraksi PKB, Alifudin dari Fraksi PKS, dan Dina Lorenza Audria dari Fraksi Partai Demokrat.
Cegah PHK
Dalam kunjungan tersebut, Erna Sari Dewi juga mengingatkan pentingnya kolaborasi, guna mencegah peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari ketidakpastian situasi geopolitik saat ini.
Kolaborasi tersebut perlu dilakukan baik antar-Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah, Pemda, maupun pihak yang melakukan pengawasan, yaitu DPR RI.
“Agar bagaimana melakukan langkah-langkah kebijakan Plan A, B, C meminimalisir efek daripada ketidakpastian global tersebut,” jelas Erna.
Diketahui, sebagai bagian dari penguatan industri makanan dan minuman nasional, khususnya subsektor industri makanan dan minuman olahan berbasis agro dan produk olahan pangan berbasis manufaktur, Komisi VII DPR RI memandang perlu melakukan kunjungan lapangan ke PT Garuda Food Putra Putri Jaya di Driyorejo, Kabupaten Gresik.
Perusahaan ini merupakan salah satu industri makanan yang beroperasi di Jawa Timur dengan fokus pada produksi biskuit dan produk sejenis yang berorientasi pada pasar domestik maupun ekspor.
Karena itu, dalam kesempatan itu, Komisi VII juga mendorong Pemda agar senantiasa memberikan insentif, khususnya ke sektor pertanian dan perkebunan, agar mendukung adanya bahan baku lokal bagi industri makanan dan minuman ini.
“Walaupun tadi kita dengar bahwa menanam kacang ini kan bukan menjadi favoritnya petani, tetapi bagaimana kreativitas pemerintah daerah untuk memberikan insentif buat petani-petani kacang untuk mendukung bahan baku lokal,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Diketahui, konflik di wilayah Iran dan Timur Tengah berpotensi menghambat pasokan dan menaikkan biaya logistik bahan baku industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia, terutama yang diimpor dari wilayah tersebut.
Bahan baku terdampak meliputi produk turunan kakao, olahan serealia/tepung/pati, produk susu, serta zat pati termodifikasi.
Adapun dampak utama terhadap industri mamin adalah mulai dari bahan baku impor, seperti kakao dan olahannya, produk olahan dari serealia, tepung, atau pati, serta produk turunan susu berisiko mengalami gangguan pasokan. Termasuk juga, plastik dan produk turunannya yang digunakan sebagai kemasan makanan juga berisiko terdampak. (HS-08)
