HALO TEMANGGUNG – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemkab Temanggung menekankan bahwa penataan program pembangunan daerah, kini tidak lagi hanya berorientasi pada gugur kewajiban atau sekedar menyerap anggaran, melainkan harus bisa memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat dan para pelaku bisnis lokal.
Hal itu disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung, Hendra Sumaryana, dalam acara Forum Rembug Ekonomi, di Aula Progo Bapperida Temanggung, belum lama ini.
Forum ini mempertemukan para pelaku ekonomi, akademisi, perbankan, serta instansi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.
“Tugas Bapperida adalah menjadi lokomotif, serta pemicu arah kebijakan pembangunan,” ujar Hendra, seperti dirilis temanggungkab.go.id.
Dalam forum tersebut, Bapperida secara khusus mengundang instansi teknis yang bersinggungan langsung dengan sektor riil.
Di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), BUMDes, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta lembaga keuangan regional, seperti Bank Jateng, BKK Temanggung, dan BPR BPD Temanggung.
Langkah ini diambil guna memastikan hasil diskusi dapat dieksekusi secara konkret tanpa tertahan kendala birokrasi. Diskusi interaktif ini juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Profesor Firmansyah, Asisten Direktur Bank Indonesia, Dita Aditya Nugraha, serta pengelola BUMDes Sido Mulyo dari Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu sebagai praktisi lapangan.
“Kami sengaja memfokuskan peserta pada pelaku ekonomi dan perangkat daerah yang berkaitan langsung. Kami ingin forum ini melahirkan sinergi kuat antara pelaku bisnis di lapangan, akademisi sebagai penyusun gagasan, serta pemerintah dan bank sebagai regulator,” lanjutnya.
Hendra menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Temanggung pada triwulan II mencapai 6,4 persen. Angka tersebut melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,45 persen.
Sementara pada rentang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,6 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,4 persen) dan nasional (5,11 persen).
Capaian positif tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Temanggung untuk mendekati target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Kita optimistis keterlibatan aktif BUMDes dan sektor perbankan mampu memperkuat ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan, karena notabene-nya, Temanggung ini masyarakatnya ditopang sektor UMKM,” tuturnya.
Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Profesor Firmansyah, menekankan pentingnya penciptaan nilai tambah (added value) produk lokal untuk memicu lompatan ekonomi di Kabupaten Temanggung.
Strategi ini dinilai krusial agar daerah tersebut tidak sekadar menjadi penyedia bahan mentah, melainkan mampu menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir.
“Kunci utamanya ada pada penciptaan nilai tambah. Aktivitas ekonomi dari hulu pertanian hingga menjadi produk akhir sebaiknya diselesaikan di Temanggung, sehingga keuntungan terbesarnya dinikmati oleh masyarakat setempat,” ujar Firmansyah di depan peserta forum.
Firmansyah menyoroti karakter masyarakat Temanggung yang cenderung tenang dan merasa cukup dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, mindset tersebut perlu ditransformasi agar lebih berani dan berambisi menangkap peluang pasar yang lebih besar.
“Masyarakat Temanggung relatif tenang dan hidupnya nyaman. Namun dari sudut pandang ekonomi, kita perlu menyuntikkan ambisi bisnis yang lebih tinggi agar perekonomian tidak berjalan di tempat,” lanjutnya.
Perwakilan Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan moneter dan makroprudensial, tetapi juga turun langsung membenahi ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kluster pangan di daerah.
Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Dita Aditya Nugraha, membeberkan sejumlah tantangan mendasar yang masih membayangi para pelaku UMKM saat ini, mulai dari konsistensi produksi, strategi penjualan, export, hingga pemahaman pemanfaatan pasar digital (marketplace).
“Tantangan UMKM kita cukup komplek, baik di ranah produksi, penjualan, akses terhadap fasilitas perbankan, hingga literasi penggunaan marketplace. Oleh karena itu, BI mendorong pelaku UMKM untuk berkelompok agar kemudahan monitoring, berbagi ilmu, dan pengelolaan usaha dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya
Di sektor ketahanan pangan, BI Jateng memfokuskan pendampingan pada komoditas penyuplai inflasi utama seperti cabai, bawang merah, dan padi. Khusus di Kabupaten Temanggung, Bank Indonesia telah membina kluster pertanian lokal, khususnya pada komoditas unggulan cabai dan kopi.
“Komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan di Jawa Tengah pada Agustus lalu. Melalui pembinaan kelompok tani di Temanggung, kami berupaya menjaga stabilitas pasokan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tandasnya. (HS-08)
