in

Puan Maharani Minta Pemerintah Tanggung Jawab Atasi Pengangguran 7 Juta Orang

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Pemerintahan Prabowo Subianto bertanggung jawab serta memberikan solusi, untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, yang jumlahnya sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS)., telah mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025.

“Nanti kita akan coba tanyakan kepada stakeholder terkait. Bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Puan juga mendorong Komisi IX DPR untuk melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran yang masih menjadi momok di Indonesia ini.

“Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif,” kata Puan, seperti dirilis dpr.go.id.

Dalam data BPS, persentase jumlah pengangguran per Februari yakni 4,76 persen. Pengangguran yang dimaksud yakni penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja / sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja / berusaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Meski begitu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat.

Puan pun mengingatkan Pemerintah untuk memberi perhatian serius mengenai jumlah pengangguran yang melonjak.

Ia menegaskan, DPR akan mengawal dan mengawasi tindaklanjut pemerintah terhadap data terbaru BPS mengenai angka  pengangguran yang meningkat di Indonesia.

“Apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada. Kita akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti hasil data statistik tersebut,” tegas Puan. (HS-08)

Juara Kompetisi Kreasi dan Inovasi, MTsN 1 Jepara Bersiap ke Korsel

PPIH dan TKHK Sinergi Jamin Layanan Kesehatan Jemaah Haji di Arab Saudi