HALO BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen penuh untuk menjaga keberlanjutan hasil Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (Upland Project) dari Kementerian Pertanian RI, yang berakhir di tahun ini.
Sekretaris Daerah Banjarnegara, Hendro Cahyono menilai keberlanjutan ini sangat penting agar hasil dari program yang telah dilaksanakan tidak terhenti.
Hal tersebut disampaikannya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy Program Upland di Fox Harris Hotel Banjarnegara, baru-baru ini.
Kementerian Pertanian menaruh harapan besar agar pemerintah daerah yang mendapatkan program Upland tidak menghentikan inovasi pasca program selesai.
Pemkab Banjarnegara diharapkan mampu terus mengelola, mengembangkan, serta mengintervensi program ini secara kolaboratif bersama para pelaku Upland.
“Berakhirnya program pada tahun 2026 ini, kami berharap komitmen dari seluruh OPD dan semua pihak terkait. Kita bersama-sama merumuskan langkah nyata agar manfaatnya terus berlanjut,” jelas Sekda Hendro, seperti dirilis banjarnegara.go.id.
Menurutnya, hal ini sangat penting agar bantuan infrastruktur maupun teknologi yang telah disalurkan dapat terus berdaya guna secara mandiri oleh para petani, korporasi, pemerintah desa, lembaga keuangan hingga mitra usaha.
“Oleh karena itu, FGD ini sebagai langkah strategis untuk merumuskan arah keberlanjutan program pasca masa berakhirnya program Upland pada tahun 2026 ini,” ungkapnya
Tenaga Ahli Kelembagaan Project Management Unit (PMU) Upland, Elsafina menyampaikan, Upland selama ini telah membangun ekosistem pertanian terintegrasi secara masif di Banjarnegara, mulai dari bantuan di hulu seperti bibit, pupuk, alat mesin pertanian, serta sumur bor untuk ketersediaan air.
Di sektor hilir, program ini telah membangun Jalan Usaha Tani (JUT), menyediakan armada angkut, mendirikan gudang penyimpanan, hingga membentuk kelembagaan petani melalui berbagai pelatihan manajemen.
“Melalui FGD ini kita perlu mempersiapkan upaya agar teknologi dan infrastruktur yang telah dibangun ini tidak telantar begitu saja saat program resmi ditutup,” katanya
Elsafina menjelaskan, program Upland sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2020 dan mulai berjalan aktif pada 2021. Sedianya program ini dijadwalkan berakhir pada tahun 2024.
Namun, dikarenakan pandemi Covid-19 sempat membuat beberapa agenda terjeda.
“Karena kondisi Covid-19 itu kegiatan sempat mandek. Namun karena anggaran masih mencukupi, akhirnya diperpanjang sampai 2026,” ujarnya
Kendati demikian, ia memastikan bahwa tahun 2026 adalah batas akhir mutlak. Pihak International Fund for Agricultural Development (IFAD) selaku lembaga donor internasional, akan resmi menutup pendanaan pada Juli.
Kondisi ini menuntut laporan pertanggungjawaban dan program exit strategy harus tuntas seratus persen pada Juni ini.
Sekretaris Dintankan KP Banjarnegara, Novianto Kusuma Wijaya menambahkan, langkah keberlanjutan pasca berakhirnya program Upland ini untuk memastikan seluruh intervensi program di 8 kecamatan dan 33 desa penerima manfaat tetap terpantau dengan baik.
Pemkab Banjarnegara bersama Kementerian Pertanian tengah mematangkan Dokumen Exit Strategy melalui komitmen lintas OPD yang nantinya akan ditandatangani oleh Bupati dan pihak Kementerian Pertanian.
“Penyusunan dokumen tersebut diawali melalui beberapa rangkaian FGD, salah satunya yang dilakukan pada hari ini,” imbuhnya. (HS-08)
