HALO REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar rembuk stunting, baru-baru ini, bersama sektor atau lembaga nonpemerintah dan masyarakat, di aula lantai IV kantor bupati setempat.
Wakil Bupati Rembang Muhammad, Hanies Cholil Barro’ menyampaikan, rembuk stunting harus bisa menjadi ajang sinergi dan kolaborasi serta mengambil langkah konkret, sehingga angka stunting terus bisa ditekan.
Menurut dia, memasuki catur wulan akhir ini, tingkat prevalensi kasus stunting di Rembang, menurut data dari aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), kisaran 14 persen.
Adapun berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Rembang di angka 18,7 persen.
“Ini bukan hal yang mustahil (mengejar target pravelensi kasus stunting 14 persen), karena kita mempunyai beberapa pilar penting atau andalan yang saya kira semuanya masih jalan dan berdiri tegak. Soal komitmen, visi misi kita sebagai kepemimpinan jelas, intervensi dan kampanye terus kita lakukan,” kata wabup, seperti dirilis jatengprov.go.id.
Dia menegaskan pencegahan dan penurunan stunting, harus dilakukan secara maksimal dalam rangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, untuk menghadapi bonus demografi.
“Saya selalu mengingatkan, bahwa kita tidak mau pada saat kita mendapat bonus demografi, tapi SDM kita justru jauh dari harapan kita. Di tahun 2045 harus mulai kita siapkan dari sekarang,” ujarnya.
Wabup menambahkan, keberadaan forum kesehatan desa dan tim rumah desa sehat (RDS), merupakan salah satu strategi Pemkab Rembang dalam menyelesaikan masalah kesehatan di tingkat desa, salah satunya termasuk masalah stunting.
Selain itu, berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) telah menyusun rencana kegiatan terkait pencegahan stunting, juga ploting anggaran untuk mengintervensi penderita atau anak stunting.
“Saat ini, masih ada 27 desa lokus prioritas. Salah satu inovasi kita yaitu rumah desa sehat, inovasi lain telponi (temokno laporno openi) kita kuatkan,” tuturnya. (HS-08)
