in

Peringati Harganas, 3.107 Warga Ikuti KB Gratis di Kota Semarang

Istirochah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Semarang saat memberikan pelayanan KB gratis kepada warga.

 

HALO SEMARANG – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengadakan pelayanan KB Sejuta Akseptor di seluruh Indonesia dan untuk di Jateng dilakukan kepada 147.654 akseptor.

Di Kota Semarang sendiri, total ada 3.107 warga yang mengikuti program KB gratis ini. Mereka mengikuti pelayanan baik di fasilitas kesehatan maupun di 90 praktik bidan mandiri, yang tersebar di seluruh Kota Semarang.

Istirochah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Semarang mengatakan, dari seluruh warga di Kota Semarang yang mengikuti program KB gratis ini, 856 di antaranya terfasilitasi di bidan praktik mandiri.

“Total yang ikut program ini di Kota Semarang ada 3107 akseptor. Padahal targetnya 2107 147 akseptor. Mereka ada yang ikut KB inplan, ayudi, MOP (steril) baik pria maupun wanita, suntik, dan pil,” katanya.

Kebanyakan yang ikut program ini adalah warga usia produktif, 20 sampai 40 tahun. Hampir semua peserta adalah wanita. Padahal program ini juga ada untuk pelayanan KB pria.

“Untuk pria memang masih sedikit. Alasan pria tidak banyak yang ikut KB, mungkin karena pemahaman yang kurang. Dan ada anggapan atau mitos, jika laki-laki ikut KB maka bisa berisiko impoten. Padahal itu salah dan hanya mitos,” papar Istirochah.

Sebagai informasi, Hari Keluarga Nasional (Harganas) tanggal 29 Juni 2020 yang dirayakan di tengah pandemi Covid-19 dirayakan dengan suasana berbeda salah satunya dengan memberikan layanan KB Sejuta Akseptor di seluruh Indonesia. Dan untuk di Jateng sendiri, dilakukan kepada 147.654 akseptor.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Martin Suanta mengatakan, pelayanan KB di Jawa Tengah sendiri dilakukan secara terpencar di seluruh wilayah.

Petugas maupun masyarakat dalam pelayanan KB tersebut menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD), serta tetap menjaga jarak. Terutama bagi masyarakat yang melakukan antrean dan pelayanan pada meja petugas.

Apalagi BKKBN sejak awal terjadinya pandemi telah merespon risiko terjadinya kenaikan angka kehamilan yang disebabkan menurunnya jumlah pelayanan KB.

Diprediksi ada sekitar 400.000 kehamilan yang tidak direncanakan saat pandemi akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meningkatnya durasi waktu kebersamaan suami istri di rumah selama pandemi tersebut, tercatat meningkatkan frekuensi hubungan seksual.

Jika pasangan usia subur (usia 15-49 tahun) tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi, maka dapat menyebabkan lonjakan angka kehamilan di masa pandemi.

“Ada dua kemungkinan penyebab lonjakan angka kehamilan di masa pandemi. Pertama dari akseptor sendiri untuk menjangkau ke tempat pelayanan mereka khawatir Covid-19. Dan kedua, dari sisi layanannya praktik bidan juga ada 10 persen tidak buka (sedangkan kontrasepsi bertumpu pada bidan, sebab sekitar 70 persen akseptor dilayani oleh bidan),” katanya.

Sejumlah langkah strategis yang telah diambil BKKBN bersama stakeholder terkait upaya mencegah lonjakan kehamilan di masa pandemi, yakni dengan menggelar pelayanan Sejuta Akseptor di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun meninjau pelaksanaan pelayanan ini di Kota Semarang. Ganjar juga sempat berdialog dengan sejumlah akseptor sekaligus meminta kepada para akseptor untuk tidak lagi menambah jumlah anak, apalagi telah memiliki dua anak.

“Sudah tidak usah tambah anak lagi kan sudah dua. Tinggal dibesarkan, dirawat, dan sekolahkan yang pintar,” kata Ganjar memberikan nasihat kepada Muzainah, warga Bandarharjo RT 1 RW 2 Semarang Utara yang mengaku masih ada keinginan untuk memiliki anak laki-laki karena saat ini kedua anaknya perempuan.(HS)

Ganjar Terpukau Inovasi Petani Muda Asal Kudus, Kembangkan Melon Tanpa Pestisida

Tempat Hiburan Malam Mulai Buka, Dewan Ingatkan Protokol Kesehatan Harus Dipatuhi