HALO SEMARANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tiga nilai penting yang harus dipegang teguh oleh pegawai Kementerian Keuangan dalam bekerja, yaitu integritas, profesionalisme dan kompetensi, serta melayani.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan tahun 2024, yang mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Jakarta pada Kamis (12/12/2024).
Menkeu menegaskan integritas adalah mata uang dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
Untuk itu, Menkeu meminta integritas harus dijunjung tinggi dan selalu dijaga dalam menjaga keuangan negara.
“Saya selalu menyampaikan berulang-ulang tak henti-henti, integrity is our currency. Value dari mata uang akan dihormati, akan tinggi, apabila kita jaga integrity itu. Sedikit cowel saja, maka value itu rusak. Itu yang saya selalu sebutkan the currency yang menjadi tanggung jawab untuk kita jaga,” kata Menkeu, seperti dirilis kemenkeu.go.id.
Poin kedua yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia kepada Kementerian Keuangan, adalah profesionalisme dan kompetensi dalam mengelola keuangan negara.
Menkeu menyampaikan tidak ada negara dan bangsa yang bisa maju, tanpa keuangan negara yang sehat dan diurus dengan baik.
“Bahkan negara yang sudah maju akan mudah sekali mengalami setback apabila keuangan negaranya mengalami krisis. Lihat di dunia banyak contohnya. Dan untuk itu, profesionalisme dan kompetensi menjadi hal yang penting. Nyata dan persyaratan utama,” ujar Menkeu.
Yang tak kalah pentingnya, Menkeu mengungkapkan bahwa seluruh bangsa Indonesia berharap Kementerian Keuangan harus mampu melayani dengan baik.
“Karena yang kita lakukan tidak boleh serving our own interest. Ini adalah keuangan negara. Policy, regulasi, semuanya ditujukan untuk kepentingan bangsa, rakyat, untuk mencapai sebuah cita-cita keadilan dan kemakmuran bersama,” kata Menkeu.
Menkeu menyampaikan tiga nilai tersebut hanya bisa muncul dari organisasi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki komitmen untuk bekerja secara dedikatif dan ikhlas karena kecintaan pada Republik Indonesia.
“Tidak akan muncul ketiga hal itu apabila Anda punya satu helai pun reserve terhadap kecintaan Anda kepada negara dan bangsa ini,” ungkap Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan terima kasih kepada institusi Kementerian Keuangan yang terus berkomitmen untuk bersama-sama melawan korupsi dengan memperkuat integritas, pengawasan internal, reformasi birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Korupsi menjadi ancaman yang nyata dan serius. Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah sebuah tantangan yang sangat nyata sehari-hari karena tugas kita sebagai pengelola keuangan negara identik dengan sebuah godaan sangat nyata mengenai korupsi. Di sinilah yang dianggap sebagai institusi yang seharusnya mengelola dan mengurus keuangan negara dengan integritas yang tidak boleh dikompromikan,” ujar Menkeu.
Peringatan Hakordia tahun 2024 menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk mendorong lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel, sekaligus berkolaborasi membangun ekosistem antikorupsi yang kokoh demi Indonesia bebas korupsi dan lebih maju.
Penghargaan
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam ajang Satu Dekade Zona Integritas dan Hakordia Nasional 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkeu menerima Honorable Award atas capaian tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).
Dari total 70 unit yang meraih predikat WBBM secara nasional, Kemenkeu berkontribusi signifikan dengan 39 unit atau sekitar 55,71% dari keseluruhan penghargaan yang diberikan.
Prestasi ini melanjutkan keberhasilan serupa yang diraih Kemenkeu pada tahun 2023.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi seluruh komponen Kemenkeu dalam upaya mencegah korupsi, menegakkan integritas, dan memberikan pelayanan prima.
Komitmen ini sejalan dengan visi Kemenkeu untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya menyatakan bahwa unit kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM berperan penting sebagai akselerator reformasi birokrasi.
Beliau juga menekankan bahwa penghargaan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Tahun ini, tingkat kelulusan unit Kemenkeu yang diusulkan ke KemenPANRB mencapai 68,42% ( 39 dari 57 unit yang diusulkan). Sebuah peningkatan signifikan dibandingkan dengan tingkat kelulusan tahun 2023 yang hanya mencapai 9,62%. Rinciannya sebagai berikut :
– Direktorat Jenderal Pajak (DJP): 2 unit
– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): 8 unit
– Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb): 24 unit
– Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN): 4 unit
– Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): 1 unit
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkokoh integritas, dan melakukan transformasi berkelanjutan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. (HS-08)
