HALO SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk melakukan pembebasan lahan warga yang akan terkena proyek pembangunan normalisasi Kali Plumbon. Pembangunan normalisasi Kali Plumbon guna mempercepat upaya penanganan dampak banjir di wilayah Mangkang.
Hal itu ditanggapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadarlusman. Dirinya mendukung program pemerintah kota Semarang untuk pembebasan lahan warga yang terkena pembangunan normalisasi Kali Plumbon.
“Karena anggaran yang dimunculkan cukup besar, maka kami akan koordinasikan dan rapat-rapat agar anggaran yang dimunculkan atau dibutuhkan nanti bisa terselesaikan tidak ada masalah. Dan masyarakat pun tenang dan merasa nyaman,” terangnya, Selasa (10/1/2023).
Dilanjutkan Pilus, sapaan akrabnya, kebutuhan anggaran Rp 200 miliar ini untuk normalisasi Kali Plumbon dan kelanjutan peninggian jembatan normalisasi Kali Bringin.
“Prinsip dewan mendorong agar Semarang lebih baik dan tidak ada banjir lagi ke depannya,” imbuh Pilus.
Salah satu warga Mangunharjo, Hartono
setuju kalau memang mau dilakukan normalisasi, meskipun rumahnya kemungkinan kena proyek pembangunan normalisasi Kali Plumbon.
Dia ingin tempat tinggalnya bebas dari banjir.
Menurutnya saat curah hujan tinggi, Sungai Plumbon sering melimpas dan menggenangi perkampungan. Ia pun mengaku, sebelumnya telah mendengar wacana normalisasi, namun kapan akan dilakukan belum diketahui secara pasti.
“Yang jelas pengen nggak kebanjiran, walaupun harus kena gusuran. Tapi saya terima, karena pengen hidup normal apalagi biasanya ada ganti untung,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Mangunharjo, Siti Komariyah, menjelaskan akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika sudah ada surat resmi dari Pemkot Semarang, yang nantinya akan diteruskan ke pihak RT dan RW.
“Nanti kita minta ketua RT untuk memakai inventaris wilayah atau rumah yang terdampak jika sudah ada surat resmi resmi dari Pemkot,” tambahnya.
Menurutnya, ada dua RW di wilayahnya yang terdampak normalisasi, yakni RW 4 dan 5. Pihaknya juga meminta agar warga menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat tanah, atau lainnya jika pengukuran lahan nantinya akan dilakukan. Selain rumah, juga ada sekolah, musholla, dan tambak aktif milik warga.
Rencana normalisasi Kali Plumbon sendiri, siap dilakukan oleh Kementerian PUPR setelah kunjungan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Pemkot Semarang sendiri juga telah menyiapkan anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan sepanjang 4,8 kilometer atau jumlahnya 11 hektare, di Sungai Plumbon. Serta untuk peninggian jembatan kelanjutan normalisasi Kali Bringin. (HS-06)
