HALO SEMARANG – Dalam upaya memperjuangkan akses pendidikan yang lebih baik, Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Pendidikan, mengambil langkah tegas dengan mendorong sekolah-sekolah swasta untuk menyerahkan ijazah peserta didik yang masih tertahan akibat tunggakan pembayaran. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam acara Deklarasi Penyerahan Ijazah di SMP PGRI 01 Semarang, Kamis (17/4/2025).
Agustina memberikan apresiasi kepada 37 sekolah swasta, mulai dari jenjang TK hingga SMP, yang telah berkomitmen menyerahkan ijazah tanpa syarat pembayaran tunggakan. “Ini adalah komitmen luar biasa dari sekolah swasta yang mendukung program 100 hari Agustina-Iswar, terutama dalam akses pendidikan,” ungkapnya.
Penghargaan khusus juga diberikan kepada para pemilik yayasan sekolah swasta, terutama yang bernaung di bawah PGRI, yang dengan ikhlas memberikan ijazah tanpa kompensasi. “Ini akan sangat berarti bagi anak-anak ketika mereka bisa menerima ijazah mereka,” tambah Agustina.
Deklarasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sekolah swasta lainnya yang masih menahan ijazah, agar dapat segera menyerahkannya kepada peserta didik, membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurut data, masih ada 407 sekolah swasta yang menahan total 10.332 ijazah. Dari jumlah tersebut, 37 sekolah telah mendeklarasikan pengambilan ijazah secara gratis. “Mereka menyerahkan begitu saja tanpa meminta pembayaran dari pemerintah,” jelas Agustina.
Agustina juga mengungkapkan bahwa 99 persen peserta didik yang tidak bisa mengambil ijazah berasal dari keluarga kurang mampu. “Sekolah swasta diharapkan memahami dan memberikan ijazah agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan mereka,” tegasnya.
Pemkot Semarang berkomitmen mempermudah akses pendidikan, agar tidak ada anak yang putus sekolah. Selain itu, upaya membantu sekolah swasta melalui APBD dan CSR perusahaan sedang digodok untuk mengatasi tunggakan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, berharap deklarasi ini dapat memotivasi lebih banyak sekolah swasta untuk mengikuti jejak 37 sekolah tersebut. “Kami berkomitmen memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan. Ijazah yang tertahan tidak boleh menghalangi mobilitas anak-anak menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Bambang.(HS)
