HALO REMBANG – Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Pemerintah Kabupaten Rembang, memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.
Pemantauan dilakukan dengan kunjungan langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Rembang.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dintanpan Kabupaten Rembang, Dyah Ajeng Trenggonowati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pengawasan mencakup aspek higiene, sanitasi, serta kualitas bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
“Bahan baku seperti beras, sayur, dan buah harus segar dan layak konsumsi. Khusus untuk beras, harus sudah teregister PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) sebagai bukti telah melalui uji dan verifikasi,” jelas Ajeng.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan pentingnya memanfaatkan produk lokal dari petani dan peternak di Kabupaten Rembang.
“Kita punya potensi beras dan daging sendiri. Jadi jangan sampai SPPG mengambil dari luar daerah. Kita dorong agar bahan baku diprioritaskan dari wilayah sendiri,” tambahnya.
Selain mengecek bahan baku, Dintanpan juga melakukan evaluasi komposisi menu dari aspek kandungan gizi, variasi, dan keamanan pangan. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar SPPG telah memenuhi standar.
Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan, salah satunya terkait kelengkapan informasi dari SPPG Mondoteko yang memperoleh suplai langsung dari yayasan.
Terkait kebutuhan sayuran, Ajeng menjelaskan bahwa produksi lokal di Rembang belum sepenuhnya mencukupi, sehingga sebagian masih dipasok dari daerah lain seperti Semarang dan Malang.
Seluruh hasil pemantauan Program MBG ini selanjutnya akan dilaporkan melalui sistem daring Badan Pangan Nasional, sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan program di masa mendatang.
Peringatan
Sementara itu dalam momen berbeda, terkait adanya laporan makanan basi sehingga tidak layak konsumsi, Wakil Bupati Rembang, M Hanies Cholil Barro’ menyebut, temuan tersebut sebagai peringatan penting bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Terkait aduan adanya MBG yang basi di Kecamatan Rembang kemarin, Satgas MBG Kabupaten Rembang memandang hal ini sebagai peringatan penting bagi seluruh SPPG, agar kualitas dan ketepatan distribusi lebih dijaga,” ujar Wabup, Selasa (23/9/2025).
Wabup menyampaikan bahwa Satgas MBG langsung meminta klarifikasi kepada pihak penyedia dan sekolah penerima, untuk mengetahui penyebab makanan tersebut tidak layak konsumsi.
“Kasus kemarin tidak boleh terulang lagi. Satgas akan memperketat koordinasi agar anak-anak kita mendapat makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” tegasnya.
Gus Hanies menjelaskan, pengawasan kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan melibatkan lintas instansi.
“Dalam Satgas MBG juga terdapat Dinas Kesehatan dan unsur lainnya. Di setiap SPPG juga ada ahli gizi yang bertugas memastikan menu yang disiapkan sesuai standar,” imbuhnya.
Program MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi bagi siswa sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.
Sebelumnya, sebuah sekolah di wilayah selatan Kecamatan Rembang melaporkan adanya makanan MBG yang tidak layak konsumsi, berupa menu telur yang diterima sekitar pukul 09.30 WIB. Makanan tersebut terindikasi basi saat diperiksa guru, meskipun baru saja dibagikan.
Menindaklanjuti laporan itu, anggota Satgas MBG Kabupaten Rembang, Nurida Adante Islami, menyampaikan bahwa pihak sekolah telah diarahkan untuk membuat aduan resmi ke SPPG terkait.
“Makanan yang kondisinya basi tidak sempat dikonsumsi siswa, tetapi langsung diamankan dan dikembalikan ke penyedia untuk diproses lebih lanjut,” jelas Nurida.
Pemkab Rembang melalui Satgas MBG menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini agar berjalan optimal dan tepat sasaran. (HS-08)
