HALO SEMARANG – Krisis ekonomi yang melanda sejumlah negara, telah mengakibatkan pelayanan kepada warganya memburuk
Hal ini pula yang dialami Sri Lanka saat ini. Menurut laporan lembaga UN Sexual and Reproductive Health Agency (UNFPA), seperti dirilis news.un.org, Rabu (17/8/2022), Sri Lanka kini berada di tengah krisis sosial-ekonomi terburuk dalam sejarahnya.
Sistem perawatan kesehatan yang dulu kuat, kini hampir runtuh. Pasien di negara itu, kini berisiko kekurangan listrik, kekurangan obat-obatan, dan kekurangan peralatan.
Penderitaan itu pula yang dialami Ruchika, perempuan warga Sri Lanka. Ketika Oktober 2021 lalu mengetahui dirinya hamil anak kedua, saat itu dia tak membayangkan betapa sulitnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan memadai saat melahirkan.
Beberapa jam sebelum melahirkan, keluarganya harus berjuang untuk memperoleh bahan bakar, agar kendaraan yang akan digunakan untuk mengantar ke rumah sakit bisa berjalan. Saat itu antrean sudah mengular, sementara persediaan BBM kian menipis.
“Pihak berwenang mengizinkan saya untuk membeli bahan bakar yang saya butuhkan, setelah memeriksa dokumen medis saya, untuk mengkonfirmasi cerita saya. Tetapi masih ada beberapa yang meneriaki kami,” tutur Ruchika.
Ruchika memang berhasil sampai di rumah sakit, sehari setelah menunggu bahan bakar yang menyiksa. Beruntung, saat itu dia bisa memperoleh pertolongan tepat waktu.
Tapi bahan bakar bukan satu-satunya masalah yang dihadapi perempuan hamil dan yang akan melahirkan.
Dua bulan sebelum tanggal kelahirannya, Ruchika menerima kabar bahwa para calon ibu itu harus menyediakan peralatan medis, seperti sarung tangan, pisau bedah, dan peralatan dasar lainnya yang diperlukan untuk persalinan secara aman di rumah sakit.
“Rumah sakit sudah habis dan tidak ada cara untuk memenuhi kembali stok mereka,” kenang Ruchika.
Dua bulan sebelum persalinan, Ruchika sudah menghubungi dokter dan menanyakan ketersediaan bahan dan apakah dia perlu melakukan persiapan juga.
Saat itu pihak rumah sakit menyebutkan masih memiliki peralatan untuk keperluan itu. Walaupun demikian, tidak ada jaminan bagaimana situasinya dalam dua bulan ke depan.
“Saya khawatir tentang seberapa buruk hal-hal yang akan terjadi. Jadi saya bertanya kepada dokter saya dua kali apakah bayi saya dapat dilahirkan dengan aman meskipun itu dua bulan lebih awal,” kata dia.
Saat itu dokter menolak untuk membantu persalinan dua bulan lebih awal. “Dia meyakinkan saya, bahwa selama saya tiba di rumah sakit tepat waktu, dia akan memastikan kami berdua sehat,” kata dia.
Tetapi untuk bisa ke rumah sakit tepat waktu, juga merupakan perjuangan yang berat. Selain itu dia juga mengkhawatirkan akses bahan bakar untuk tenaga medis. Hal itu lantaran dia memperoleh banyak cerita, bahwa banyak dokter dan perawat yang tidak bisa ke rumah sakit, akibat krisis bahan bakar.
Perjuangan berat agar bisa melahirkan secara aman, bukan satu-satunya masalah yang dihadapi keluarga Ruchika. Ketika putri mereka yang berusia empat setengah tahun jatuh sakit, mereka harus pergi ke enam apotek untuk menemukan nebulizer yang dia butuhkan.
Bukan hanya itu, berminggu-minggu setelah melahirkan, Ruchika juga belum bisa melepas jahitannya. Penyebabnya, dokter harus menghemat bahan bakar untuk memberikan pelayanan kesehatan.
“Krisis ekonomi saat ini memiliki konsekuensi yang luas bagi kesehatan, hak dan martabat perempuan dan anak perempuan,” kata Direktur Eksekutif Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi PBB, UNFPA, Dr Natalia Kanem.
Diperkirakan 215.000 wanita Sri Lanka saat ini sedang hamil, menurut data dari Kementerian Kesehatan Sri Lanka, termasuk 11.000 gadis remaja, dan sekitar 145.000 wanita akan melahirkan dalam enam bulan ke depan.
UNFPA membutuhkan 10,7 juta dolar AS, untuk segera memenuhi kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi, dan kebutuhan perlindungan, perempuan dan anak perempuan di Sri Lanka.
Pendanaan ini akan digunakan untuk obat-obatan, peralatan dan persediaan yang menyelamatkan jiwa, termasuk persediaan untuk manajemen klinis perkosaan dan layanan bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga.
Ini juga akan memasok 10.000 paket persalinan, bersalin dan bermartabat dan menyediakan lebih dari 37.000 wanita dengan bantuan voucher tunai untuk layanan kesehatan reproduksi, memperluas layanan bagi para penyintas kekerasan, dan mendukung 1.250 bidan.
Namun, dengan tantangan infrastruktur dan transportasi, persalinan dapat tetap menjadi prospek yang mengancam jiwa bagi mereka yang tidak dapat mengakses perawatan medis yang terampil.
Bagaimana dengan Indonesia ?
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, akhir Juli silam mengungkapkan probabilitas Indonesia mengalami resesi akibat ketidakpastian global, adalah sebesar 3 persen menurut survei Bloomberg.
“Indonesia dalam hal ini probabilitas untuk resesinya adalah 3 persen. Tentu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, jauh lebih kecil,” kata Menkeu, Rabu (27/07/2022) silam, seperti dirilis kemenkeu.go.id.
Berdasarkan survei Bloomberg tersebut, Menkeu menekankan bahwa probabilitas resesi Indonesia jauh lebih rendah, dibandingkan Sri Lanka 85 persen, Eropa 55 persen, dan Amerika Serikat 40 persen.
“Eropa yang sekarang dihadapkan pada tidak hanya inflasi dan pengetatan monetary policy, tapi juga perang yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Eropa. Probabilitas Eropa mengalami resesi 55 persen,” kata Menkeu.
Probabilitas Indonesia juga lebih kecil jika dibandingkan dengan Jepang 25 persen, China 20 persen, Taiwan 20 persen, Malaysia 13 persen, Vietnam dan Thailand 10 persen, serta Filipina 8 persen.
“Jadi kita lihat di berbagai negara yang mereka dihadapkan pada dilema kenaikan inflasi tinggi dan pengetatan moneter kemudian akan menyebabkan pelemahan ekonomi, mereka dihadapkan pada kemungkinan munculnya resesi di negara tersebut,” ujar Menkeu.
Meskipun demikian, Menkeu mengingatkan Indonesia harus tetap waspada karena volatilitas yang meningkat menimbulkan kemungkinan penurunan atau pelemahan kinerja ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kompleksitas dari kebijakan dari negara-negara tersebut dapat menimbulkan spill over.
“Kebijakan dari sisi moneter di negara-negara maju berpotensi menimbulkan spill over atau imbas negatif ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia harus juga waspada,” kata Menkeu. (HS-08)
