HALO SEMARANG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah untuk memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, agar mereka tak selalu bergantung pada bantuan sosial (Bansos).
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), saat menerima audiensi empat kepala daerah, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, baru-baru ini.
Para kepala daerah itu adalah Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita, serta Bupati Grobogan Setyo Hadi beserta jajaran termasuk para Kepala Dinas Sosial.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta para Staf Khusus Menteri.
Mengawali sambutannya, Gus Ipul memberikan pemahaman kepada para kepala daerah, bahwa arah kebijakan Kementerian Sosial berpegang pada tiga mandat Presiden, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran Bantuan Sosial.
“Basis kita harus sama yaitu DTSEN. Kuncinya di Bupati, Walikota dan Dinsos ini ya, harus memahami arah kebijakan Presiden saya minta pelajari model bisnis DTSEN supaya kita kerjanya sama baik pusat maupun daerah,” kata Gus Ipul, seperti dirilis kemensos.go.id.
Selain itu, Gus Ipul menekankan pentingnya pemberdayaan agar masyarakat miskin tidak terus menerus bergantung pada bansos.
“Bansos hanya awal, setelah itu harus ada pemberdayaan. Saya minta daerah mempelajari model-model pemberdayaan sesuai potensi lokal. KPM ini harus terus naik desil. Dari desil 1 ke desil 2, dari desil 2 ke desil 3, dan seterusnya,” jelas Gus Ipul.
Sebelumnya, Kemensos telah mengembangkan kerja sama ekspor produk kerajinan anyaman desa binaan ke Amerika Serikat. Model seperti ini, kata Gus Ipul, bisa direplikasi di daerah lain agar keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
Gus Ipul juga menjelaskan keunikan Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat bukan hanya menyediakan pendidikan gratis untuk anak dari keluarga desil 1 dan 2, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan, gizi, pembangunan rumah bagi keluarga, keanggotaan koperasi bagi orang tua, hingga jaminan sosial untuk seluruh anggota keluarga.
“Sekolah Rakyat ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, keluarga didaftarkan PBI, semuanya satu paket,” papar Gus Ipul.
Dalam audiensi ini, masing-masing kepala daerah menyampaikan kesiapan dan kebutuhan mereka terkait Sekolah Rakyat, mulai dari lahan dan kelengkapan berkas untuk pembangunan sekolah.
Menanggapi itu, Gus Ipul menitipkan pesan, “Nanti kalau sudah mau mulai Sekolah Rakyat di daerah, tolong jangan lupa disiapkan pemberdayaannya ya, jalannya harus berbarengan.”
Para kepala daerah yang hadir dalam audiensi tersebut juga menyampaikan usulan tambahan kuota PBI Jaminan Kesehatan di daerah masing-masing. Gus Ipul menyatakan dukungan penuh dan akan menindaklanjuti melalui koordinasi teknis lebih lanjut.
“Semua usulan sudah kita catat, nanti ditindaklanjuti, kita bantu semua ya,” tegasnya. (HS-08)
