HALO BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara, dr Amalia Desiana, beberapa waktu lalu melantik 333 kepala sekolah, yang dilaksanakan di Pendapa Dipayuda Adigraha Pemkab Banjarnegara.
Salah satu poin krusial dalam arahannya adalah penghentian total rekrutmen tenaga honorer secara mandiri oleh pihak sekolah dan sanksi untuk perbuatan perselingkuhan
Bupati menegaskan, kepala sekolah dilarang memberikan harapan palsu (PHP),kepada masyarakat melalui kontrak kerja mandiri yang tidak resmi.
Pihaknya juga menyampaikan instruksi keras terkait regulasi kepegawaian, digitalisasi pendidikan, hingga masalah moralitas.
“Saya minta tidak ada lagi pengangkatan dalam bentuk apapun yang dikontrakkan dengan kepala sekolah. Skema rekrutmen ke depan hanya melalui jalur resmi PPPK dan CPNS sesuai aturan BKN,” tandas Bupati di hadapan para kepala sekolah.
Dirinya menjelaskan, kebijakan diambil bukan tanpa alasan, berdasarkan regulasi UU HKPD tahun 2022, pemerintah daerah wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Selain kepala sekolah, Bupati juga melantik dan mengambil sumpah ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), meresmikan 5 orang CPNS dan 13 pejabat fungsional lainnya.
Kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali. Asisten Administrasi, Dalmili, Inspektur Banjarnegara, Agung Yusianto, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Teguh Handoko, serta Ketua PGRI Banjarnegara, Heling Suhono.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti fenomena digitalisasi yang membebani. Ia mengklarifikasi, materi ajar digital seharusnya dimanfaatkan untuk literasi melalui perangkat elektronik, bukan justru menjadi alasan bagi sekolah untuk memaksa wali murid mencetak (print) materi secara fisik.
“Digital itu untuk dibaca di perangkat, bukan malah disuruh nge-print yang akhirnya membebani biaya hingga ratusan ribu rupiah,” ujarnya.
Bupati berharap penggunaan gawai oleh siswa lebih diarahkan pada konten edukatif ketimbang bermain game.
“Selain itu, saya mewanti-wanti agar tidak ada lagi kewajiban pembelian LKS atau pungutan liar dalam bentuk apa pun,” tandasnya lagi.
Isu moralitas juga menjadi sorotan tajam dalam sambutan Bupati. Dengan nada tegas, ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi ASN yang terlibat dalam kasus perselingkuhan atau pelanggaran etika rumah tangga.
Pihaknya mengingatkan, sanksi berat dari BKN tengah menanti bagi mereka yang terbukti melanggar. Hal ini juga sejalan dengan aturan Kemendagri yang melarang ketat ASN wanita menjadi istri kedua atau istri siri.
“Jika rumah tangga sudah tidak nyaman, selesaikan secara baik-baik, jangan diselingkuhi atau disakiti,” pesan Bupati.
Di akhir arahannya, dirinya mengajak seluruh ASN yang dilantik untuk memaknai jabatan baru sebagai ladang pengabdian, selaras dengan semangat lagu “Bagimu Negeri”.
Bupati juga meminta kepada para kepala sekolah memastikan tidak ada anak di Banjarnegara yang putus sekolah hanya karena persoalan kuota yang penuh.
“Mutasi dan rotasi adalah hal wajar. Di mana pun tempatnya, di situ kita mengabdi. Mari kita siapkan generasi penerus agar ke depan lebih baik lagi,” harapnya.(HS)
