HALO SEMARANG – Sementara kasus Bjorka belum tuntas, kini muncul lagi orang yang menggunakan nama Meki, dan mengaku sebagai hacker, mengklaim telah membobol data 26 juta personel Polri.
Klaim itu pun langsung dibantah oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dengan menyebut klaim itu palsu alias hoax.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/9/2022), Dedi Prasetyo menyatakan tak ada kebocoran data di tubuh Polri.
“Hasil asesmen dari Divisi TIK, data tersebut tidak bocor. Data bocor itu adalah hoaks,” kata dia, seperti dirilis humas.polri.go.id.
Dedi menjelaskan, data yang beredar tersebut merupakan data usang dari tahun 2016 lalu. Data yang dimaksud, juga tergolong umum dan dapat ditemukan dengan mudah di internet.
“Data usang tahun 2016 yang lalu dan itu bisa didapatkan di internet,” tuturnya.
Sebelumnya, salah satu pengguna forum Hacker dengan user bernama Meki, mengunggah utas atau thread bertajuk ‘26M DATABASE NATIONAL POLICE IDENTITY OF INDONESIA REPUBLIC‘ dengan menampilkan logo besar Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (21/9/2022).
Dalam narasinya, Meki mengaku memiliki dokumen penting semua personel polisi seluruh Indonesia berformat CSV, yang dibobol pada September 2022. Totalnya mencapai 26.263.105 dokumen.
Data yang diklaim bocor (compromised data) berupa pangkat, Nomor Registrasi Pokok (NRP), nama lengkap, jabatan, foto, daerah, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan lainnya.
Dia mengunggah beberapa sampel data bocor yang diklaimnya sebagai ‘valid data for members of the Indonesian Police.’
Beberapa nama yang dia singgung antara lain mendiang Brigjen Pol Damianus Jackie, Wakapolda Kombes Pol Anton Carliyan, Dirreskrimsus Kombes RZ Panca Putra, Dirreskrimum Kombes Trihadi Sutono.
Namun berdasarkan penelusuran, nama-nama itu bukanlah penjabat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Polda Metro Jaya. Mereka menjabat di Polda Kalteng di periode 2009 hingga 2012.
Daftar nama yang diunggah Meki itu juga bisa ditemukan di situs e-book scribd.com. Daftar itu lengkap dengan nomor telepon.
Bjorka
Sebelumnya, orang yang mengaku sebagai hacker dan menggunakan nama Bjorka, mengklaim telah membocorkan data-data pribadi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dia juga menggunggah konten, yang dia sebut sebagai data pembunuh Munir. Bjorka juga menantang dan mengancam menteri, Polri, atau bahkan para penggiat media sosial.
Dia juga mengancam akan membuka data-data penting lainnya, sekaligus menantang Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang semua meragukan kemampuan mereka.
Walaupun demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam keterangannya menyatakan, data-data tersebut juga umum dan tidak ter-update.
“Data itu, setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang. Sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian / lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN, tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” kata Menkominfo, seperti dirilis kominfo.go.id.
Dalam upaya menghadapi Bjorka, Polri juga berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelejen Negara (BIN).
BSSN pun kemudian menelusuri dugaan kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.
“BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum,” ungkap Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, baru-baru ini seperti dirilis polri.go.id.
BSSN pun kembali menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama dan dan meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing.
Pakar komunikasi, Rahnat Edi Irawan, mendukung langkah Polri yang bekerja sama dengan BSSN, untuk menghadapi peretas Bjorka ini.
“Hal itu menjadi penting, karena sangat mengkhawatirkan jika data-data rahasia atau masyarakat tersebar tanpa dilindungi sama sekali. Sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah sudah bisa mengatasi peretasan yang dilakukan Bjorka tersebut,” kata dia. (HS-08)
