HALO KENDAL – Di hadapan Bupati Kendal, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Fries Mount sindir kondisi Balai Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Antikorupsi di sana, Selasa (9/5/2023).
“Cuma nanti harus diatensi ya pak bupati, (kondisi) kantor balai desa. Takutnya nanti kedatangan tamu sebagai desa percontohan, gedungnya tidak memadai. Tidak perlu bagus, swadaya masyarakat bisa atau dana-dana lain bisa. Supaya setidaknya, lebih baik pelayanannya. Tidak perlu mahal ya bapak-ibu, tapi setidaknya bisa memberikan pelayanan yang nyaman dan maksimal,” ujarnya, disambut suara riuh para peserta Bimtek.
Apalagi, lanjut Fries, ke depan dengan Desa Antikorupsi, bisa membuka peluang. Karena komunikasi itu bukan sebatas harus pertemuan, tapi lebih berbasis web best transparansi desa.
“Jadi nanti kita harapkan, desa kalau bicara cuma berdasarkan satu gadget. Kalau kedatangan tamu dari kepolisian maupun kejaksaan bawa undangan hijau, tidak perlu bawa-bawa fotocopyan berkas banyak-banyak, cukup bawa handphone saja, sambil tanyakan, APBDes mana yang mau ditanyakan,” ungkapnya.
“Begitu juga kalau kedatangan oknum yang suka mencari-cari kesalahan. Cukup jawab saja, silakan lihat di web kami, halaman sekian-sekian. Kalau si oknum ngotot minta fisik, jawab saja tidak ada biaya untuk fotocopy. Kalau oknum tersebut beralasan buka web tidak ada kuota internet atau pulsa, jawab saja, kita ada fasilitas wifi. Jadi tidak perlu keluarkan biaya atau uang untuk mereka,” tandas Fries.
Sementara, Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto menambahkan, indikator Desa Antikorupsi salah satunya adalah pelayanan publik yang baik, termasuk infrastrukturnya.
“Jadi bukan hanya sistemnya yang diperbaharui, tapi infrastrukturnya juga, dan menurut kami ini sangat bagus. Ke depan perlu ada anggaran dalam hal peningkatan infrastruktur pelayanan,” ujarnya.
Menanggapi terkait bangunan balai desa, Kepala Desa Ngampel Wetan, Abdul Malik mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Selain hanya meminta perhatian dari Pemkab Kendal maupun Provinsi Jawa Tengah.
“Kenapa, karena dana desa (DD) kami hanya Rp 678 juta, paling kecil se-Kabupaten Kendal. Kemudian terkait dengan alokasi dana desa (ADD) hanya cukup untuk belanja pegawai. Bahkan RT/RW sendiri tidak tercover,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Malik, untuk pendapatan asli desa (PAD) Desa Ngampel Wetan hanya sekitar Rp 60 juta, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan DD maupun ADD, seperti PKK, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya.
“Jadi memang kami berharap, bahwa desa kami layak untuk diberi perhatian lebih oleh kabupaten. Termasuk juga kemarin sudah ada pemberian wifi gratis dari Diskominfo Kendal, di lingkungan balai desa. Ya harapan kami, wifi gratis itu bukan hanya di balai desa, tapi seluruh warga kami. Supaya bisa mengakses apa yang kita up di web kita. Sehingga masukan-masukan dari masyarakat bisa langsung kami terima,” bebernya.
Dirinya juga berharap, ada perhatian dari Pemkab Kendal, sebagai timbal-balik dari proses perjuangan dalam mewujudkan, salah satu desa di Jawa Tengah yang menjadi percontohan Desa Antikorupsi oleh KPK.
“Ya dari KPK memang sudah mengecek kondisi Balai Desa Ngampel Wetan ini, yang beberapa bangunannya sudah retak. Sehingga masyarakat kami bisa ikut merasakan dalam mengikuti program Desa Antikorupsi. Bukan hanya secara administrasi, tapi secara fisik juga bisa dirasakan,” harapnya.
Sementara terkait dengan program Desa Antikorupsi, menurut Malik desanya bisa mendekati apa yang menjadi keinginan dari KPK.
“Tadi sudah divalidasi. Semoga nanti di bulan Agustus saat penilaian kita bisa. Karena ada beberapa hal yang belum kita up (naikkan) di web, berkaitan dengan indikator-indikatornya. Walaupun sudah ada seperti SOP (standar operasional prosedur). Dan itu akan kita laksanakan secepatnya,” pungkas Malik.(HS)
