HALO BREBES – Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menyoroti posisi Kebupaten Brebes, yang masih berada di peringkat kedua daerah termiskin di Jateng.
Menurut dia perlu kolaborasi semua pihak, untuk mengeluarkan kabupaten di wilayah paling barat Jateng itu, keluar dari jerat kemiskinan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti saat membuka pertemuan dengan jajaran Pemkab Brebes, belum lama ini. Hadir pula saat itu Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan di Pendapa Kabupaten.
“Seperti di Brebes, masih saja peringkat kedua daerah termiskin di Jateng. Ada apa ini ? Kenapa dari tahun ke tahun tidak ada perubahan ? Kendalanya apa ?” tanya Messy Widiastuti, seperti dirilis dprd.jatengprov.go.id.
Dalam pertemuan itu, Messy juga menekankan bahwa DPRD Provinsi Jateng, serius dalam intervensi kebijakan untuk penggulangan kemiskinan.
Semua program yang dilakukan oleh Pemda, harus tetap dilakukan. Memang harus ada spesifikasi di tiap kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan demikian penggulangan kemiskinan secara tepat.
“Kami meminta komitmen dari kepala daerah untuk menanggulangi kemiskinan, DPRD Provinsi Jateng serta OPD di Jateng mendukung semua program penuntas kemiskinan,” ucap Messy.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan mengemukakan, sesuai data, sampai Maret 2024, persentase penduduk miskin sebesar 15,60 persen, menurun sebesar 0,18 persen poin dibanding Maret 2023.
Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Brebes secara umum selama kurun waktu 14 tahun terakhir baik secara persentasenya berfluktuasi dengan tren menurun.
“Di Kabupaten Brebes kami memiliki beberapa program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,” kata dia.
Juga program pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan, Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, program satu OPD satu desa dampingan, penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan.
Dinas Sosial Kabupaten Brebes, menurut dia juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan.
Adapun intervensi yang dilakukan, meliputi mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis, pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan, pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro.
“Kami berusaha dengan adanya program tersebut tahun 2025 ini, kabupaten Brebes bisa keluar dari 2 besar,” kata Pj Bupati.
Anggota Komisi E, Bagus Suryokusumo mengakui program pelatihan setidaknya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Masyarakat menjadi berdaya telah memiliki pelatihan.
Oleh karena itu harus spesifik dalam hal pendataan permasalahan yang membuat Brebes masih berada di zona kemiskinan.
Ketika sudah fokus ke permasalahan tersebut, baru penanggulangan supaya lebih efisiensi.
Menurut dia, bidang pendidikan juga sangat penting, karena bisa kualitas SDM.
Senada dengan Bagus, Dipa Yustisia dari Fraksi Golkar menyarankan agar adanya intervensi dari Pemkab Brebes kepada investor, yang masuk ke kabupaten Brebes ini.
“Data yang saya dapatkan jika Kabupaten Brebes sedang kekurangan tenaga kerja itulah salah satu faktor kemiskinan di Brebes, maka dari itu kita harus mewajibkan kepada investor / pabrik yang di Brebes melakukan kontrak dengan beberapa SMK untuk mengisi kekosongan ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Selain melakukan pelatihan individu dan perkembangan UMKM kita juga harus melihat pasar, kita harus punya langkah kedepannya ketika masyarakat mendapatkan pelatihan menjahit maka harus ada wadah kemana mereka bisa mendapatkan penghasilan dari ketrampilan tersebut jika kita tidak menaruh/ menyediakan pasarnya.
“Kita harus lebih serius dalam pendataan permasalahan kemiskinan ini agar dapat ditanggulangi dengan tepat,” kata dia. (HS-08)
