HALO BATANG – Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Batang, Kasmujiono memperkirakan bakal banyak penyandang tunanetra yang bakal kesulitan, dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, 14 Februari 2024 nanti.
Hal itu disampaikan Ketua ITMI Kabupaten Batang, Kasmujiono dalam acara musyawarah daerah ITMI Batang di Gedung Pramuka Batang, Kabupaten Batang, Rabu (17/1/2024).
Musyawarah daerah ITMI Batang itu juga dihadiri Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, serta sejumlah pejabat lainnya.
Lebih lanjut Kasmujiono mengatakan kesulitan pertama yang bakal dihadapi penyandang tunanetra, adalah karena tidak adanya huruf braile, pada surat suara pemilu.
Adapun kesulitan kedua, adalah para penyandang disabilitas netra ini juga tidak mengetahui figur caleg yang akan mewakilinya nanti.
Maka dari itu pihaknya meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang, melakukan sosialisasi, khusus pada penyandang tunanetra ini.
“Bahwa selama ini, penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Batang, belum ada sosialisasi cara pencoblosan untuk disabilitas tuna netra,” kata dia, seperti dirilis batangkab.go.id.
Ia juga menyampaikan pengalamannya pernah ikut menjadi panitia Pemilu. Jadi waktu menjadi panitia akses itu di provinsi ada yang namanya alat peraga untuk disabilitas penyandang tuna netra.
“Selama ini bisa dipastikan belum ada koordinasi kepada ITMI Kabupaten Batang tentang sosialisasi pencoblosan dari KPU, padahal di sini jumlah anggotanya lumayan banyak ada 60 orang,” ungkapnya.
Sementara itu dalam acara tersebut, Kasmujiono juga menyampaikan, bahwa ITMI berdiri sudah 5 tahun di Kabupaten Batang.
Organisasi kemasyarakatan (Ormas) ini, mempunyai program keagamaan dan perekrutan siswa yang belum pernah mengikuti pendidikan formal dan non formal.
“Mewakili teman-teman penyandang disabilitas tunanetra hanya ingin mewujudkan masyarakat yang bisa memahami kelompok disabilitas seperti kami,” ujar dia.
Ia juga menyebutkan, bahwa dukungan Pemkab Batang selama ini baik sekali dengan respon yang cepat mulai dari pemberian anggaran kegiatan dan kesejahteraan bantuan. (HS-08)
