HALO SEMARANG – Isu bahwa pemerintah akan menghapus seluruh sambungan daya listrik 450 volt ampere (VA), mendapat sanggahan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Said menjelaskan, dalam rapat Banggar dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi nasional, untuk menyehatkan APBN.
Namun Said menyayangkan hanya penggalan kalimatnya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin, yang disorot dan kemudian digoreng sedemikian rupa di dunia maya.
“Pemenggalan (kalimat-Red) ini melepaskan narasi besar dan konteksnya, sehingga menimbulkan opini sesat di tengah rakyat. Sistematisnya pemelintiran perihal ini, ditambah serangan pribadi terhadap saya, menunjukkan ada pihak-pihak yang mengorganisasi dan tidak senang kita mandiri energi,” kata Said, dalam keterangannya, Senin (19/9/2022) seperti dirilis dpr.go.id.
Maka dari itu, Said yang merupakan politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, mengemukakan dirinya perlu menjernihkan kembali, terkait agenda peralihan energi dari minyak bumi ke listrik, agar rakyat mendapatkan informasi yang utuh.
Menurut dia, saat ini terdapat sebanyak 9,55 juta rumah tangga pengguna daya listrik 450 VA, yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kelompok rumah tangga ini, menurut dia masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS, termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar Amerika Serikat (AS) per hari, dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).
Dengan demikian, tandas Said, terhadap kelompok rumah tangga seperti ini, tentunya tidak mungkin daya listrik yang mereka gunakan dinaikkan ke 900 VA.
Pihaknya mengetahui, kelompok masyarakat ini untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata-rata hanya untuk penerangan, dengan voltase rendah.
Namun demikian, saat ini pengguna daya listrik 450 VA bukan hanya rumah tangga miskin yang masuk dalam DTKS.
Maka dari itu Banggar DPR meminta PLN, BPS, Kemensos, dan pemda untuk melakukan verifikasi data secata faktual.
“Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Banggar meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual. Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak,” kata Said.
Jika dari hasil verifikasi faktual, kelompok rumah tangga yang seharusnya masuk DTKS namun belum terdata di DTKS, harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak dialihkan ke 900 VA.
Sebaliknya, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah yakni berpenghasilan di bawah 1,9 dolar AS per hari dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang ditingkatkan dayanya ke 900 VA.
“Sebanyak 8,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA terdata didalam DTKS. Atas kelompok pelanggan ini, maka pemerintah harus kembali melakukan verifikasi faktual. Jika hasil verifikasi faktual menunjukkan sebagian dari mereka sesungguhnya dari rumah tangga mampu, maka mereka kita dorong beralih daya ke 1300 VA, tetapi jika masih dalam kategori rumah tangga miskin, maka daya listriknya tetap kita masukkan ke kelompok 900 VA,” kata Legislator dapil Jawa Timur XI ini.
Adapun, terhadap 24,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA tetapi tidak masuk DTKS maka pemerintah harus melakukan verifikasi faktual yakni apakah sebagian dari mereka sesungguhnya telah jatuh ke rumah tangga miskin atau tidak.
“Jika perkembangan menunjukkan masuk kategori rumah tangga miskin maka harus masuk perlindungan bansos melalui pemutakhiran DTKS dan terhadap kelompok ini daya listriknya kita pertahankan tetap 900 VA. Sebaliknya, jika sebagian dari mereka ekonominya kian membaik dan dari grafik konsumsi listriknya meningkat maka mereka kita dorong masuk ke pelanggan 1300 VA,” kata Said.
Said Abdullah juga menegaskan, sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA, termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat, karena ada pihak-pihak yang membuat opini, bahwa 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah.
Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA.
Sebelumnya, sejumlah pihak menyuarakan penolakan rencana penghapusan daya listrik 450 VA. (HS-08)
