HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali menegaskan tidak boleh ada pejabat yang bermain-main, terkait proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Menurut dia, seharusnya pejabat berorientasi pada Merah Putih serta kepentingan bangsa dan negara.
“Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini,” kata Ganjar.
Ganjar juga meminta semua pihak melakukan evaluasi terkait cara pendekatan dan membuka lebar-lebar ruang dialog.
“Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra, bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali ada ancaman,” tegas Ganjar.
Sementara itu dalam rapat terkait proyek pembangunan bendungan Bener, Purworejo, Senin (14/2) lalu, Ganjar Pranowo, juga meminta para pihak untuk melakukan evaluasi.
Ganjar menegaskan, sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan. Sehingga kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
“Kami serahkan ke Kapolda, monggo dievaluasi. Karena design awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Sejumlah hal teknis seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.
“Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pasca ditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami,” ucapnya.
Ganjar juga mengatakan dari Pemprov Jateng, sudah siap melakukan pendampingan pada warga Wadas. Menurut Ganjar, informasi yang dia terima saat ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak jadi sasaran bullying.
“Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya,” kata dia.
Sementara itu Pengurus Cabang PMII Kota Semarang, Selasa (15/2/2022) menggelar unjuk rasa terkait kasus Wadas.
“Ini dilakukan sebagai bentuk kritik atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat di Desa Wadas,” ujar Andre Bachtiar, Ketua PC PMII Kota Semarang.
Dalam aksi tersebut, massa aksi menolak penambangan Bantuan Andesit di Desa Wadas. (Mus,HS-08)
