HALO SEMARANG – Kalau ingin negara kuat, sektor usaha juga dituntut untuk kuat. Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Juliari Peter Batubara dalam seminar Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal di Dalam Negeri yang diadakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Grandika, Semarang, Senin (25/3/2019).
Menurutnya, untuk menguatkan sektor usaha, pemerintah perlu mendorong kemudahan proses perizinan dalam investasi dan usaha. Dikarenakan, izin usaha yang susah akan melemahkan semangat masyarakat untuk berwira usaha.
“Kalau negara ingin kuat sektor usaha harus kuat. Karena sektor usaha itu akan mendorong bertambahnya lapangan kerja. Jika izin usaha susah, akan mendorong masyarakat untuk memilih menjadi pegawai atau buruh,” katanya.
Menurutnya, usaha tak harus besar. Usaha kecil juga harus didorong pemerintah untuk ikut membangun perekonomian daerah. Dengan banyaknya investasi dan usaha di daerah, pemerintah tidak harus disibukkan dengan masalah tak seimbangnya lapangan kerja dan angkatan kerja.
“Kami mengapresiasi program Badan Koordinasi Penanaman Modal yang meluncurkan Online Single Submission (OSS). Dengan adanya OSS ini, memudahkan para pengusaha untuk mengurus perizinan, karena bisa diakses di mana saja karena sistem online. Hal ini bisa meminimalisir kemungkinan persoalan seperti saat perizinan masih sistem paperles,” tegasnya.
Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM, Iwan Suryana mengatakan, dengan program OSS ini pihaknya ingin mempermudah proses perizinan usaha. Hal itu sekaligus untuk mendorong pola pikir masyarakat, dari masyarakat konsumsi ke masyarakat produksi.
“Kita bisa melihat ke mal-mal, barang yang dijual di sana banyak barang ekspor. Dengan kemudahan berinvestasi, kami ingin mengubah masyarakat untuk aktif berproduksi,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki mengatakan, dalam upoaya peningkatan investasi syarat pendukungnya sangat banyak. Di antaranya infrastruktur, sistem informasi, perizinan, keamanan, dan lainnya. Dengan program OSS yang diluncurkan BKPM ini, pihaknya juga siap melakukan pendampingan bagi pengusaha yang kesulitan mengakses sistem perizinan online ini.
“Sistem ini memang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan,” tegasnya.
Di Kota Semarang sendiri, iklim investasi juga terus meningkat. Tahun 2016 lalu nilai investasi di kota ini hanya sekitar Rp 9,5 triliun, tahun 2017 meningkat di angka Rp 20,5 triliun, dan pada tahun 2018 nilainya mencapai Rp 27,5 triliun.
“Tahun 2019 sampai Maret ini sudah ada masuk Rp 2,5 triliun dari targetnya Rp 20,5 triliun. Kebanyakan properti dan industri, dan paling dominan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) karena Perusahaan Modal Asing (PMA) hanya sekitar 30 persen,” tandasnya.(HS)