HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah baru dalam dunia pendidikan dengan menginisiasi kurikulum perkoperasian untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah. Program ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia dan ditujukan untuk menanamkan nilai ekonomi kerakyatan sejak dini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, insersi kurikulum ini menjadi upaya konkret menghidupkan kembali semangat koperasi di tengah masyarakat.
“Ini mungkin yang pertama di Indonesia. Harapannya, hasilnya bisa baik dan memberi dampak jangka panjang,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) finalisasi kurikulum di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).
Melalui kurikulum tersebut, siswa akan diperkenalkan pada konsep dasar koperasi, mulai dari sistem, nilai, hingga praktiknya. Sumarno menegaskan, koperasi memiliki karakter yang berbeda dari model bisnis pada umumnya.
“Koperasi itu perpaduan antara kegiatan usaha dan nilai sosial. Di dalamnya ada kebersamaan, gotong royong, dan keputusan tertinggi ada di tangan anggota. Ini yang ingin kita tanamkan kembali,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah ini juga selaras dengan program pemerintah pusat terkait penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Karena itu, pemahaman tentang koperasi dinilai penting ditanamkan sejak masa sekolah.
“Kita ingin generasi muda memahami ruh koperasi sejak awal, dari SD sampai SMA. Harapannya, ke depan koperasi dikelola oleh SDM yang benar-benar paham nilai dan prinsipnya,” imbuhnya.
Pemprov Jateng berencana menyampaikan inisiatif ini kepada Kementerian Koperasi agar dapat dikembangkan lebih luas. Sumarno berharap kurikulum tersebut tidak berhenti sebagai proyek daerah, tetapi bisa menjadi rujukan nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo menjelaskan, kurikulum ini akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan serta madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.
Menurutnya, selama ini materi ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum mengulas koperasi secara mendalam, padahal pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional pada era 1980-an.
“Kami ingin menghidupkan kembali pendidikan koperasi. FGD ini bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan dan mudah diterapkan di sekolah,” ujarnya.
FGD tersebut diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Pendidikan provinsi dan kota, hingga praktisi koperasi. Mereka dilibatkan untuk memastikan kurikulum yang disusun relevan dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemerintah menargetkan kurikulum ini dapat mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Dengan langkah ini, Jawa Tengah berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memahami aspek ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan semangat gotong royong melalui koperasi.(HS)
