HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmen peningkatan sanitasi masyarakat melalui program jambanisasi dan penyediaan air bersih. Upaya ini dinilai krusial untuk mendongkrak derajat kesehatan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam masa reses persidangan IV tahun sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Taj Yasin mengungkapkan, sepanjang 2025 Pemprov Jateng telah merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban bagi masyarakat. Meski demikian, kebutuhan masih cukup besar, dengan sekitar 21.542 rumah tangga belum memiliki akses jamban sehat.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui skema APBN, termasuk sinergi dengan DPR RI.
“Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.
Menurutnya, intervensi di sektor sanitasi memiliki dampak luas, terutama dalam mendukung program kesehatan lainnya seperti penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas yang perlu mendapat perhatian.
“Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” katanya.
Ia memastikan, Komisi VIII akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan itu meliputi dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp2,76 triliun, program sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp21,8 miliar, bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Rp4,08 miliar, dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp7,95 miliar.
Pemprov Jateng berharap sinergi pusat dan daerah ini dapat mempercepat terpenuhinya akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.(HS)
