HALO JEPARA – Kegiatan Lapak Berkah Usaha Pangan untuk Mengatasi Inflasi (Pak Bupati) di halaman parkir SCJ Jepara, Jumat (1/8/2025), tak hanya memberikan kesempatan pada warga, untuk memperoleh bahan pangan murah, tetapi juga bibit cabai dan tomat untuk ditanam di rumah.
Agenda tersebut menjadi bagian dari gerakan pangan murah ke-15 yang digelar tanpa menggunakan dana APBD kabupaten.
Kegiatan menggandeng pelaku usaha, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pelaku UMKM. Sasarannya, warga di sekitar Kecamatan Jepara.
Sebanyak sembilan stan didirikan dalam kegiatan tersebut. Komoditas utama yang dijual meliputi beras, telur, minyak goreng, gula, serta produk olahan dari UMKM dan KWT. Beberapa di antaranya difasilitasi distribusi dari Dishanpan Jateng.
Harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding pasar. Beras Bulog dijual Rp11.600 per kilogram, lebih murah dibanding harga pasar yang berkisar Rp14.000–Rp15.000.
Minyak goreng ditawarkan seharga Rp15.500 per liter, dan telur Rp25.000 per kilogram, di bawah harga pasar Rp27.500.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, Diyar Susanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini rutin digelar dua pekan sekali.
“Selain menjual pangan murah, kali ini kami tambahkan program pembagian bibit tanaman pekarangan,” kata dia, seperti dirilis jepara.go.id.
Pengunjung yang berbelanja di lapak akan menerima kupon untuk ditukar dengan bibit cabai dan tomat.
Program ini mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Jepara, Aprilia Elisiawati, menambahkan, stabilisasi harga pangan menjadi fokus utama.
“Gerakan ini kami jalankan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau,” kata dia.
Program Pak Bupati, lanjutnya, juga melibatkan distributor pangan seperti Bulog, BUMP Kalingga Makmur Sejahtera, Indofood, dan Prima Food. Setiap penyedia membawa komoditas dalam jumlah besar, total di antaranya beras 5 ton dan minyak goreng 1.100 liter.
Pemerintah berharap kegiatan semacam ini terus berkelanjutan, guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan laju inflasi di daerah. (HS-08)
