HALO PATI – Pemerintah Kabupaten Pati, mengukuhkan 242 kepala sekolah atau kepala UPTD satuan pendidikan negeri, jenjang TK, SD, dan SMP di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (2/6/2026).
Pengukuhan dilakukan setelah Pemkab Pati memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat di Pemkab Pati hingga tingkat kecamatan.
Menurut Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, kebijakan tersebut diambil, untuk memenuhi kebutuhan organisasi, karena banyak jabatan kepala sekolah yang kosong.
Selain itu memperkuat tata kelola pendidikan di lingkungan Pemkab Pati dan menghadirkan penyegaran guna meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.
“Sebanyak 242 kepala satuan pendidikan yang dikukuhkan,” kata Chandra, seperti dirilis patikab.go.id.
Risma Ardhi Chandra juga menegaskan bahwa promosi dan mutasi, merupakan hal yang wajar dan biasa dalam sebuah organisasi.
Namun demikian proses penugasan kepala satuan pendidikan, dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang.
Tim pertimbangan memperhatikan aspek senioritas kepala sekolah, serta mempertimbangkan jarak tempuh dari tempat tinggal menuju lokasi penugasan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
“Dalam penempatan ini kami memperhatikan berbagai aspek, termasuk senioritas dan jarak tempuh, sehingga kinerja kepala sekolah dapat semakin maksimal dalam melayani peserta didik,” ujarnya.
Chandra juga meminta seluruh kepala satuan pendidikan yang baru dikukuhkan untuk langsung melaksanakan tugas pada hari yang sama.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian administrasi pengumuman kelulusan siswa kelas VI SD dan kelas IX SMP, serta persiapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan menjunjung tinggi integritas.
“Setelah dikukuhkan, saya minta segera menyesuaikan diri di tempat tugas masing-masing dan memastikan seluruh tahapan pelayanan pendidikan berjalan baik, terutama pengumuman kelulusan dan persiapan SPMB,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati juga mengingatkan bahwa seluruh proses promosi dan mutasi dilaksanakan tanpa pungutan biaya apa pun.
Karena itu, masyarakat maupun ASN diminta segera melapor apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan pengurusan pengukuhan dengan meminta imbalan uang atau barang.
“Saya tegaskan bahwa seluruh proses ini gratis. Jika ada pihak yang mengaku bisa mengurus pengukuhan dengan meminta imbalan, segera laporkan,” kata Chandra.
Usai pengukuhan, Pemerintah Kabupaten Pati juga memerintahkan tim Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera memperbarui data penugasan agar hak-hak guru dapat diproses sesuai ketentuan.
BKPSDM juga diminta mengawal pembaruan data ASN pada sistem SI-ASN sehingga seluruh administrasi kepegawaian tetap akurat dan mutakhir.
Chandra juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan jangka panjang Kabupaten Pati.
Ia berharap para kepala satuan pendidikan yang baru dikukuhkan mampu menjalankan amanah dengan baik serta menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
“Di pundak bapak dan ibu semua saya titipkan anak-anak didik kita yang kelak menjadi tonggak kemajuan Kabupaten Pati. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” kata dia. (HS-08)
