HALO CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengharapkan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) dapat lebih berkontribusi dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Hal itu diungkapkan Pejabat Bupati Cilacap, M Arif Irwanto, ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-8 Pengurus Wilayah (PW) Jawa Tengah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi).
Kegiatan yang mengangkat tema, “Mewujudkan Ipemi Bersinergi dalam Membangun UMKM Berdaya dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat” ini, diadakan Sabtu (5/10/2024) ini, diikuti sekitar 250 peserta.
Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan bahwa deflasi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Cilacap.
Ia menaruh harapan besar bahwa Ipemi mampu meningkatkan dukungan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Cilacap sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
“Tidak hanya menjadi salah satu daya ungkit untuk meningkatkan peran UMKM, namun Ipemi juga berperan sebagai organisasi pemberdayaan wanita. Saya berharap UMKM di Kabupaten Cilacap bisa semakin baik,” kata dia, seperti dirilis cilacapkab.go.id.
Sementara itu dalam sambutan pengarahannya, Ketua PW Ipemi Jawa Tengah, Mieke Arief Irwanto, menyampaikan terima kasih atas kesuksesan kegiatan tersebut.
“Seperti tema yang diangkat hari ini, Ipemi berkolaborasi tentunya akan semakin optimal apabila program kerja Ipemi berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Cilacap, sehingga makin memajukan UMKM,” ujarnya.
Pada rangkaian acara hari ini, dilakukan juga pelantikan pengurus Ipemi Kabupaten Cilacap dan Ipemi Kabupaten Kebumen.
Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari hingga Minggu (6/10/2024) yang diisi dengan berbagai acara salah satunya lomba senam kreasi.
Pada kesempatan ini panitia juga menyerahkan hadiah dan penghargaan kepada pengurus Ipemi terbaik di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Ipemi adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha Muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul karimah. (HS-08)
